Dugaan Mark Up Dana Covid-19 di Sumbar, KPK: Laporan Sudah Ada, Kita Pelajari Dulu

Kompas.com - 19/03/2021, 07:59 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKWakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merima laporan dugaan penyimpangan dana Covid-19 dari Koalisi Masyarakat Antikorupsi Sumatera Barat.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya tengah mempelajari apakah kasus itu apakah masuk kewenangannya atau tidak.

“Laporan sudah ada. Tentu kita pelajari dulu apakah ini tindak pidana korupsi dan masuk kewenangan KPK atau tidak,” kata Ghufron dikutip dari Antara, Kamis (18/3/2021).

Ghufron menyebut, nantinya setelah kasusnya dipelajari dan dinyatakan bukan terkait tindak pidana korupsi maka kasus itu bukan wewenang KPK, dan akan ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan.

Baca juga: Sederet Fakta Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Sumbar, Mark Up Hand Sanitizer Rp 4,9 Miliar hingga Pansus Usir Pejabat OPD

Namun yang jelas, ia memastikan KPK akan akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan penyelewengan dana untuk penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Ada dua temuan penyelewengan, salah satunya berkaitan dengan pengadaan hand sanitizer senilai Rp 4,9 miliar.

Temuan itu mencuat setelah peristiwa pengusiran pejabat Pemprov Sumbar saat rapat panitia khusus (pansus).

Baca juga: Disebut Dalam Dugaan Mark Up Dana Covid-19 Sumbar, Ini Klarifikasi Pengusaha Batik Tanah Liek

Wakil Ketua Pansus DPRD Sumbar, Nofrizon menyebut adanya pembelian barang yang lebih mahal dari harga semestinya. Hand sanitizer seharga Rp 9.000 dibeli dengan harga Rp 35.000.

"Harga sebenarnya Rp 9.000 per botol, namun dibeli Rp 35.000. Kemudian perusahaan atau rekanannya tidak bergerak di bidang pengadaan alat kesehatan," kata Nofrizon yang dihubungi Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

Nofrizon mengatakan rekanan penyedia hand sanitizer itu justru bergerak di bidang batik tanah liat.

Sejak 17 Februari 2021, Pansus telah bekerja menyelidiki kasus itu.

"Ini yang akan kita selidiki di Pansus," kata Nofrizon.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Ada 1.600 Kasus Omicron, 20 di Antaranya Butuh Bantuan Oksigen

Menkes: Ada 1.600 Kasus Omicron, 20 di Antaranya Butuh Bantuan Oksigen

Nasional
Jaksa Nilai Azis Syamsuddin Berbelit-belit dan Merusak Citra DPR

Jaksa Nilai Azis Syamsuddin Berbelit-belit dan Merusak Citra DPR

Nasional
Anggota DPR: Aset Negara Jangan Dijual untuk Danai Ibu Kota Baru

Anggota DPR: Aset Negara Jangan Dijual untuk Danai Ibu Kota Baru

Nasional
Kasus DID Tabanan, KPK Panggil 4 Manajer Hotel di Jakarta sebagai Saksi

Kasus DID Tabanan, KPK Panggil 4 Manajer Hotel di Jakarta sebagai Saksi

Nasional
Dua Putra Jokowi Dilaporkan ke KPK, Pelapor Dilaporkan Balik, Apa Masalahnya?

Dua Putra Jokowi Dilaporkan ke KPK, Pelapor Dilaporkan Balik, Apa Masalahnya?

Nasional
Luhut: Peningkatan Kasus Omicron Lebih Rendah dari Delta, Pemerintah Dalam Kendali Penuh

Luhut: Peningkatan Kasus Omicron Lebih Rendah dari Delta, Pemerintah Dalam Kendali Penuh

Nasional
Azis Syamsuddin Dituntut Pencabutan Hak Politik Selama 5 Tahun

Azis Syamsuddin Dituntut Pencabutan Hak Politik Selama 5 Tahun

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Perhimpunan Dokter Paru Khawatir Sistem Kesehatan Kewalahan

Kasus Covid-19 Melonjak, Perhimpunan Dokter Paru Khawatir Sistem Kesehatan Kewalahan

Nasional
Polemik Pelat Mobil Arteria, Polri Dinilai Lemah Menindak Elite dan Orang Berduit

Polemik Pelat Mobil Arteria, Polri Dinilai Lemah Menindak Elite dan Orang Berduit

Nasional
Mengenal Komando Armada Republik Indonesia, Satuan Baru TNI

Mengenal Komando Armada Republik Indonesia, Satuan Baru TNI

Nasional
Gejala Omicron Sulit Dibedakan dari Flu Biasa, jika Merasa Sakit, Segeralah Testing!

Gejala Omicron Sulit Dibedakan dari Flu Biasa, jika Merasa Sakit, Segeralah Testing!

Nasional
Polri Diminta Transparan Terkait Polemik Pelat Mobil Arteria Dahlan

Polri Diminta Transparan Terkait Polemik Pelat Mobil Arteria Dahlan

Nasional
Jokowi: Kita Berpuluh Tahun Nyaman Impor, Tak Berpikir Rugikan Negara

Jokowi: Kita Berpuluh Tahun Nyaman Impor, Tak Berpikir Rugikan Negara

Nasional
Luhut: Jabodetabek Masih Berstatus PPKM Level 2

Luhut: Jabodetabek Masih Berstatus PPKM Level 2

Nasional
Pasien Covid-19 yang Dirawat di RSUP Persahabatan Naik, BOR Hampir 70 Persen

Pasien Covid-19 yang Dirawat di RSUP Persahabatan Naik, BOR Hampir 70 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.