Yasonna Belum Terima Permohonan Pembatalan Kewarganegaraan Bupati Terpilih Sabu Raijua

Kompas.com - 17/03/2021, 15:04 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP)  dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/3/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja tahun 2020 dan program prioritas tahun 2021 serta tindak lanjut penyelesaian permasalahan terhadap kesimpulan rapat kerja sebelumnya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/3/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja tahun 2020 dan program prioritas tahun 2021 serta tindak lanjut penyelesaian permasalahan terhadap kesimpulan rapat kerja sebelumnya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku belum menerima permohonan pembatalan kewarganegaraan bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Orient Patriot Riwu Kore.

"Sampai saat ini, Kementerian Hukum dan HAM belum memperoleh pengajuan permohonan pembatalan kewarganegaraan baik dari yang bersangkutan maupun lembaga resmi," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Yasonna Sebut Paspor AS Bupati Terpilih Sabu Raijua Berlaku hingga 2027

Yasonna menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, pembatalan kewarganegaraan harus berdasarkan permohonan melalui legal formal.

Sementara, Yasonna menyebut Orient tengah mengajukan pelepasan warga negara Amerika Serikat (AS), tetapi belum diproses karena pandemi Covid-19.

Permohonan tersebut telah diajukan melalui Kedutaan Besar AS di Indonesia.

Menurut Yasonna, kondisi tersebut dapat menyebabkan Orient kehilangan kewarganegaraan atau stateless, padahal undang-undang tidak mengenal stateless.

"Kalau kita membatalkan dan kemudian proses kehilangan kewarganegaraan Amerika terjadi juga, maka dia menjadi stateless. Undang-undang kita tidak mengenal stateless, dulu ada kasus kita mengenai hal ini yaitu mengenai Arcandra Tahar," ujar Yasonna.

Baca juga: Fakta Seputar Kewarganegaraan Bupati Terpilih Sabu Raijua di Sidang MK

Oleh sebab itu, Yasonna menyebut pihaknya berhati-hati dalam menangani kasus ini dan membahasnya dengan Kementerian Dalam Negeri serta instansi terkait lainnya.

Sebelumnya, Bawaslu Sabu Raijua menyebut Orient memiliki kewarganegaraan AS. Hal itu diketahui setelah Bawaslu mendapat surat balasan dari Kedubes AS.

Kementerian Dalam Negeri telah menunda pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, yang seharusnya dilaksanakan pada Jumat (26/2/2021).

Penundaan pelantikan disebabkan belum ada keputusan terkait status kewarganegaraan Orient oleh Kementerian Hukum dan HAM.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

Nasional
Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Nasional
ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

Nasional
BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

Nasional
UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Nasional
UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

Nasional
Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Nasional
Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X