Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, Sidang Perdana Gugatan Jhoni Allen terhadap AHY Digelar di PN Jakarta Pusat

Kompas.com - 17/03/2021, 10:03 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang perdana untuk gugatan yang dilayangkan mantan kader Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (17/3/2021).

"Acara adalah pembacaan gugatan penggugat," kata Humas PN Jakpus Bambang Nurcahyono dalam keterangannya, Rabu.

Bambang menambahkan, sidang rencananya dimulai pada pukul 10.30 WIB di ruang sidang utama di PN Jakpus.

Ketua majelis hakim yang akan menyidangkan perkara ini adalah Buyung Dwikora. Kemudian, anggotanya terdiri dari Bambang Sucipto dan Bernadette Samosir.

Baca juga: Minta AHY Tanggung Jawab, Jhoni Allen Sebut Isi Mukadimah AD/ART Demokrat Berubah

Adapun gugatan itu diajukan Jhoni pada Selasa (2/3/2021), dan terdaftar dengan nomor 135/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.

Selain AHY selaku tergugat I, Jhoni juga menggugat Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya (tergugat II) dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan (tergugat III).

Diketahui, gugatan itu dilayangkan sebagai buntut dari pemecatan Jhoni karena dianggap terlibat dan mendukung upaya kudeta di internal Partai Demokrat.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, poin pertama dalam petitum gugatan Jhoni berbunyi, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Baca juga: Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Kemudian, Jhoni meminta majelis hakim menyatakan tergugat I, tergugat II, dan tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum.

Berikutnya, menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum seluruh perbuatan atau putusan tergugat III terkait pemberhentian Jhoni.

Petitum keempat berbunyi, menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01/SK/DKPD/II/2021 tertanggal 2 Februari 2021 tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat kepada Saudara Jhonni Allen Marbun.

Terakhir, menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021 tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Kuda-kuda Paloh dan Jokowi, Oposisi Rasa Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Kuda-kuda Paloh dan Jokowi, Oposisi Rasa Koalisi?

Nasional
Kapolda Kaltim Diminta Lepas 9 Petani yang Ditangkap karena Lawan Pembangunan Bandara IKN

Kapolda Kaltim Diminta Lepas 9 Petani yang Ditangkap karena Lawan Pembangunan Bandara IKN

Nasional
YLBHI Kecam Penangkapan 9 Petani Sawit di Wilayah IKN

YLBHI Kecam Penangkapan 9 Petani Sawit di Wilayah IKN

Nasional
Makassar New Port yang Diresmikan Jokowi Masuk 5 Pelabuhan dengan Rapor Hijau

Makassar New Port yang Diresmikan Jokowi Masuk 5 Pelabuhan dengan Rapor Hijau

Nasional
Susunan Hakim yang Adili Gugatan Orang Tua Brigadir J ke Ferdy Sambo dkk

Susunan Hakim yang Adili Gugatan Orang Tua Brigadir J ke Ferdy Sambo dkk

Nasional
Beri Mandat Maju Pilgub DKI ke Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki, Golkar: Yang Paling Baik yang Dicalonkan

Beri Mandat Maju Pilgub DKI ke Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki, Golkar: Yang Paling Baik yang Dicalonkan

Nasional
Sambangi Istana, DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Undang Jokowi Hadiri Muktamar Ke-20

Sambangi Istana, DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Undang Jokowi Hadiri Muktamar Ke-20

Nasional
Stok Beras Bulog Melimpah, Mendag Zulhas Imbau Masyarakat Konsumsi Beras Bulog

Stok Beras Bulog Melimpah, Mendag Zulhas Imbau Masyarakat Konsumsi Beras Bulog

Nasional
Sentil Andhi Pramono Terima Rp 80 Juta Saat Terpapar Covid-19, Jaksa KPK: Sakit Saja Dapat Uang

Sentil Andhi Pramono Terima Rp 80 Juta Saat Terpapar Covid-19, Jaksa KPK: Sakit Saja Dapat Uang

Nasional
Hak Angket Diprediksi 'Goyang' Pemerintahan Jokowi Jika Disetujui DPR

Hak Angket Diprediksi "Goyang" Pemerintahan Jokowi Jika Disetujui DPR

Nasional
Opini Dugaan Kecurangan Pemilu Semakin Kuat Jika DPR Setuju Hak Angket

Opini Dugaan Kecurangan Pemilu Semakin Kuat Jika DPR Setuju Hak Angket

Nasional
Golkar Usung Ridwan Kamil atau Ahmed Zaki di Pilgub DKI?

Golkar Usung Ridwan Kamil atau Ahmed Zaki di Pilgub DKI?

Nasional
Tanggapi Rumah Mewah Menteri di IKN, Menpan-RB: Lebih Kecil Dibanding yang di Jakarta

Tanggapi Rumah Mewah Menteri di IKN, Menpan-RB: Lebih Kecil Dibanding yang di Jakarta

Nasional
Mahfud: Hak Angket dan Gugatan Hukum Berjalan Paralel tapi Akibatnya Beda

Mahfud: Hak Angket dan Gugatan Hukum Berjalan Paralel tapi Akibatnya Beda

Nasional
Kapolri Naikkan Pangkat 4 Kombes Jadi Brigjen

Kapolri Naikkan Pangkat 4 Kombes Jadi Brigjen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com