Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/03/2021, 18:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengisyaratkan pembukaan pariwisata Bali bisa dibuka pada Juli 2021 apabila kondisi pandemi dan penanganan pandemi Covid-19 semakin membaik.

Presiden menyampaikan hal tersebut dalam diskusi terbatas dengan para pelaku industri wisata Bali yang sedang menjadi peserta program vaksinasi massal Covid-19 bertempat di hotel Harris Sunset Road, Kota Denpasar, Bali (16/3/2021).

Dalam diskusi tersebut, Presiden memberi sinyal bahwa jika kasus Covid-19 nya terkendali, protokol kesehatan makin diperkuat dan testing semakin baik serta vaksinasi digenjot, dunia pariwisata akan dibuka sekitar Juni-Juli 2021.

Baca juga: Jokowi Berharap Vaksinasi Covid-19 Pulihkan Pariwisata Bali

"Agar semua mendukung. Agar tetap hati-hati. Nanti Juli lah (dibuka)," ujar Jokowi dikutip dari rilis video, Selasa.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

Sandiaga berharap, pariwisata Bali bisa kembali dibuka pada Juni atau Juli 2021.

"Jika angka Covid-19 terkendali, semua patuh protokol kesehatan, testing baik dan diperkuat, vaksinasi terus digenjot, mudah-mudahan bisa Juni-Juli," tutur Sandiaga.

Pada Selasa, Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara massal dalam kunjungan kerja ke Provinsi Bali.

Kegiatan vaksinasi massal pada kunjungan tersebut dipusatkan di Puri Saren Agung, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

Di Gianyar, kegiatan vaksinasi massal yang menjadi bagian program vaksinasi gratis pemerintah pada hari ini diikuti oleh kurang lebih 680 orang yang pemberiannya dilakukan bertahap dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Vaksinasi ini utamanya ditujukan bagi para pekerja publik khususnya pelaku industri pariwisata, pemuka agama, perwakilan budayawan, perwakilan pemuda, dan masyarakat setempat.

Tak hanya Kabupaten Gianyar, pelaksanaan vaksinasi massal ini juga dilakukan serentak di 7 kabupaten dan 1 kota lainnya, yakni Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, dan Kota Denpasar.

Dalam kesempatan itu, kepala negara turut melakukan konferensi video dengan para bupati dan wali kota.

Baca juga: Ini Syarat Jokowi jika Ingin Pariwisata di Bali Kembali Dibuka

Presiden mengingatkan agar jajaran di daerah tidak lengah dan tetap mengarahkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan untuk menjaga keamanan masyarakat setempat.

“Yang penting tetap selalu menjaga protokol kesehatan secara ketat sehingga betul-betul nanti laju penyebaran Covid-19 ini bisa berkurang di Provinsi Bali,” tegas Jokowi.

Pemerintah Provinsi Bali sendiri sebelumnya menetapkan tiga wilayahnya sebagai zona hijau Covid-19.

Ketiganya yakni Ubud di Kabupaten Gianyar, Sanur di Kota Denpasar, dan ITDC Nusa Dua di Kabupaten Badung.

Penetapan zona tersebut dimaksudkan untuk membentuk zona berpola hidup sehat dan menerapkan standar protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 secara ketat dengan kebijakan vaksinasi menyeluruh terhadap orang yang tinggal dan beraktivitas di wilayah tersebut.

Hal itu sekaligus merupakan prakondisi dari tahapan-tahapan yang nantinya akan ditempuh untuk kembali membuka sektor pariwisata apabila situasi pandemi telah terkendali.

Baca juga: Fokus Vaksinasi di 3 Wilayah, Jokowi Harap Pariwisata di Bali Segera Dibuka Penuh

Berkaitan dengan hal itu, Jokowi berharap Provinsi Bali, masyarakat, dan sektor pariwisatanya dapat segera bangkit.

Melalui prakondisi terhadap tiga zona hijau itu, pihaknya akan melakukan evaluasi berkala terhadap penanganan dan tindakan pencegahan penyebaran pandemi di wilayah pariwisata Bali.

“Kita harapkan dengan kita fokus di tiga zona ini kebangkitan sektor pariwisata di Provinsi Bali akan dimulai dan akan kita evaluasi setiap minggu bagaimana perkembangan yang ada di kawasan-kawasan ini dan pada umumnya di Provinsi Bali,” tambah Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com