Wapres Minta Pemprov Jawa Timur Segera Penuhi Fasilitas di Kawasan Industri Halal Sidoarjo

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah (pemda) Jawa Timur segera memenuhi fasilitas yang dibutuhkan di kawasan industri halal.

Pasalnya, saat ini di Jawa Timur sudah terdapat kawasan industri halal yang siap digunakan, yakni SAFE and LOCK Halal Industrial Park (HIP) di Sidoarjo.

"Saya mengharapkan agar pemerintah daerah Jawa Timur dapat segera mendorong agar semua fasilitas yang dibutuhkan di dalam suatu kawasan industri halal dapat segara terpenuhi," ujar Ma'ruf saat menjadi pembicara di acara webinar UIN Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur secara virtual, Rabu (3/3/2021).

Ia menyebutkan, beberapa fasilitas yang dibutuhkan di kawasan tersebut, seperti lembaga pemeriksa halal, ketersediaan penyelia halal, laboratorium, instalasi pengolahan air baku halal, layanan keuangan syariah, dan fasilitas lainnya.

Menurut Ma'ruf, Provinsi Jawa Timur memiliki daya saing industri karena memiliki sumber daya manusia (SDM) yang baik, sumber daya alam yang melimpah, serta tersedianya infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara yang memadai.

Baca juga: Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Sebab, kata dia, setelah kawasan industri halal ditetapkan, maka tantangan yang dihadapi adalah bagaimana agar kawasan itu dapat terisi berbagai produsen industri produk halal.

"Inilah tantangan yang sesungguhnya," kata dia.

Selain itu, Ma'ruf juga berharap agar pemprov aktif mempromosikan kawasan industri halal di Sidoarjo. Termasuk juga memberikan berbagai kemudahan agar para investor dapat segera masuk dan beroperasi di kawasan tersebut.

"Pemda Jawa Timur bersama pengelola kawasan industri halal saya harapkan agar dapat lebih gencar mempromosikan dan mengundang pelaku usaha agar kawasan industri halal ini secepatnya beroperasi dan menyerap tenaga kerja," ujar Ma'ruf.

Adapun pembangunan kawasan industri produk halal di Tanah Air merupakan implementasi dari fokus pertama pengembangan ekonomi dan syariah sesuai Peraturan Presiden (Perpres) 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), yaitu pengembangan industri produk halal.

Baca juga: Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Pembentukan kawasan-kawasan industri halal maupun zona-zona halal di dalam kawasan industri yang sudah ada, kata dia, merupakan salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan.

"Dengan pembentukan kawasan industri halal, seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap atau one stop service," terang Ma'ruf.

Kawasan industri lainnya yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri halal oleh Kementerian Perindustrian adalah Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten.