Kepada Ridwan Kamil, Wapres Sebut Jawa Barat Bisa Jadi Kawasan Industri Halal

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, ada sejumlah daerah di Jawa Barat yang bisa dijadikan kawasan industri halal.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf langsung kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam arahan rapat pengembangan kawasan industri halal yang digelar di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2020).

"Saya undang Gubernur Jawa Barat karena saya melihat di Jawa Barat ada daerah-daerah yang patut dijadikan kawasan ini (industri halal)," ujar Ma'ruf dalam arahannya.

Meski tidak menyebutkan nama daerah yang dimaksud, tetapi menurut Ma'ruf, namun sejumlah tempat di Jawa Barat punya potensi dibangun jadi industri halal. Meskipun, ada beberapa hal yang harus dipenuhi.

Baca juga: Wapres Maruf Sebut Era New Normal Beri Peluang Bagi Produk Halal

Hal yang harus dipenuhi itu antara lain mempunyai fasilitas yang dibutuhkan, dekat dengan pelabuhan baik udara maupun laut, jalan tol, pasokan listrik dan jaringan komunikasi, dan pekerja yang terampil.

"Dan yang sangat penting adalah ketersediaan lahan," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, industri halal sudah memiliki payung hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Anggota KNEKS terdiri dari Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Baca juga: Wapres Minta Pelaku Asuransi Syariah Jaga Kesesuaian Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Ini termasuk juga Menteri Perindustrian yang telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2020 yang mengatur tata cara memperoleh surat keterangan dalam rangka pembentukan kawasan industri halal.

"Ini (industri halal) bisa kawasan sendiri, bisa juga di dalam kawasan industri," kata dia.

Sementara terkait lahan untuk kawasan industri tersebut, kata dia, Kementerian BUMN memiliki banyak lahan sehingga agar diupayakan ketersediaannya.

Selain dihadiri Ridwan Kamil, rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Baca juga: Maruf Amin Ingatkan Pelaku Asuransi Syariah untuk Hindari Kasus Gagal Bayar