Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Kompas.com - 03/03/2021, 11:09 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur aktif mempromosikan kawasan industri halal di Sidoarjo.

Pasalnya, saat ini di Jawa Timur sudah terdapat kawasan industri halal yang siap digunakan, yakni Safe and Lock Halal Industrial Park (HIP) di Sidoarjo.

"Pemda Jawa Timur bersama pengelola kawasan industri halal saya harapkan agar dapat lebih gencar mempromosikan dan mengundang pelaku usaha agar kawasan industri halal ini secepatnya beroperasi dan menyerap tenaga kerja," ujar Ma'ruf saat menjadi pembicara di acara webinar UIN Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur secara virtual, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Wapres Minta Pemprov Jawa Timur Segera Penuhi Fasilitas di Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Ma'ruf menekankan agar Pemprov Jawa timur aktif mempromosikan kawasan industri halal yang sudah dimiliki tersebut.

Menurut dia, termasuk juga memberikan berbagai kemudahan agar para investor dapat segera masuk dan beroperasi di kawasan tersebut.

"Saya harapkan agar Pemerintah Jawa Timur aktif mempromosikan kawasan industri halal di Sidoarjo dan memberikan berbagai kemudahan agar para investor dapat segera beroperasi di kawasan ini," kata dia.

Wapres juga berharap Pemprov Jawa Timur mendorong agar semua fasilitas yang dibutuhkan di dalam kawasan industri halal tersebut dapat segera terpenuhi.

Baca juga: Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Ia menyebutkan beberapa fasilitas yang dibutuhkan di kawasan tersebut, seperti lembaga pemeriksa halal, ketersediaan penyelia halal, laboratorium, instalasi pengolahan air baku halal, layanan keuangan syariah, dan fasilitas lainnya.

Sebab, kata dia, setelah kawasan industri halal ditetapkan, maka tantangan yang dihadapi adalah bagaimana agar kawasan itu dapat terisi berbagai produsen industri produk halal.

"Saya menilai Provinsi Jawa timur memiliki daya saing industri karena tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang baik, sumber daya alam melimpah, serta tersedianya infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara yang memadai," kata dia.

Adapun pembangunan kawasan industri produk halal di Tanah Air merupakan implementasi dari fokus pertama pengembangan ekonomi dan syariah sesuai Peraturan Presiden (Perpres) 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), yaitu pengembangan industri produk halal.

Baca juga: Wapres Sebut Ini Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Halal

Pembentukan kawasan-kawasan industri halal maupun zona-zona halal di dalam kawasan industri yang sudah ada, kata dia, merupakan salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan.

"Dengan pembentukan kawasan industri halal, seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap atau one stop service," ucap Ma'ruf Amin.

Kawasan industri lainnya yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri halal oleh Kementerian Perindustrian adalah Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com