Aksi Nirkekerasan dan Tantangannya di Tengah Ancaman UU ITE

Kompas.com - 04/03/2021, 14:21 WIB
Ilustrasi UU ITE Kompas.com/Wahyunanda KusumaIlustrasi UU ITE

SEBAGIAN besar masyarakat Indonesia mungkin masih mengingat kritik musisi Jerinx terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), kritik peneliti Ravio Patra terhadap staf khusus presiden, dan kritik dosen Hadi Purnomo terhadap Presiden Joko Widodo.

Hadi lalu dinonaktifkan, sedangkan Jerinx dan Ravio ditangkap. Jerinx kemudian dijatuhi pidana berupa hukuman 14 bulan penjara dan denda Rp 10 juta.

Di tengah absennya kebebasan berekspresi, Presiden Jokowi justru menulis status yang cukup mengejutkan di halaman media sosialnya beberapa saat lalu: ia meminta masyarakat menyampaikan kritik kepada pemerintah dan melaporkan mal administrasi pelayanan publik.

Baca juga: Jokowi: UU ITE Bisa Direvisi apabila Implementasinya Tidak Adil

Status tersebut menyiratkan, presiden tampaknya tidak tahu bahwa banyak orang saat ini takut dan khawatir dalam menyampaikan kritik karena banyaknya korban kriminalisasi kebebasan berekspresi di Indonesia.

Jika ingin mendengar kritik masyarakat terhadap kinerjanya, Presiden Jokowi perlu terlebih dahulu menumbuhkan kembali keberanian mereka dan menjamin bahwa mereka tidak akan dikriminalisasi.

Aksi Nirkekerasan

Memanfaatkan media sosial untuk melontarkan kritik dan menyampaikan sudut pandang yang berbeda atas isu yang sedang diperjuangkan seperti apa yang dilakukan oleh Jerinx, Ravio, dan Hadi, disebut teach-in dalam metode aksi nirkekerasan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Teach-in merupakan bagian dari 198 bentuk aksi nirkekerasan yang dirangkum oleh ilmuwan politik Gene Sharp dalam bukunya yang berjudul “The Politics of Nonviolent Actions.”

Dalam aksi nirkekerasan, kritik dan protes tidak disampaikan secara langsung seperti tatap muka dalam proses negosiasi, melainkan diekspresikan melalui berbagai macam aksi tanpa unsur kekerasan, seperti membuat aksi diam, menggalang aksi boikot, dan menciptakan slogan, karikatur, dan simbol.

Baca juga: Ibu Dipenjara Bersama Bayinya karena UU ITE, Polri: Penegakan Hukum Upaya Terakhir

Walaupun konstitusi menjamin hak setiap warga negara dalam berpendapat dan Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, korban-korban baru kriminalisasi kebebasan berekspresi terus bermunculan di Indonesia.

Sepanjang tahun 2020, Amnesty International Indonesia mencatat 119 kasus pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dan 141 orang terlapor, mulai dari pelajar, dosen, hingga wartawan. Sebanyak 35,9 persen dari total jumlah pelapor ialah pejabat negara.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sepakat dengan Sultan HB X Soal Opsi Lockdown, Epidemiolog Usul Dilakukan Serentak

Sepakat dengan Sultan HB X Soal Opsi Lockdown, Epidemiolog Usul Dilakukan Serentak

Nasional
Jubir Covid-19 Wiku Adisasmito Umumkan Positif Covid-19

Jubir Covid-19 Wiku Adisasmito Umumkan Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 19 Juni: 22.873.342 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 19 Juni: 22.873.342 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
Muncul Dukungan Jokowi-Prabowo, PPP: Kita Tetap Taat Konstitusi

Muncul Dukungan Jokowi-Prabowo, PPP: Kita Tetap Taat Konstitusi

Nasional
UPDATE 19 Juni: 122.410 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 19 Juni: 122.410 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 19 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 34 Provinsi, DKI Jakarta Catat 4.895 Kasus Baru

UPDATE 19 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 34 Provinsi, DKI Jakarta Catat 4.895 Kasus Baru

Nasional
UPDATE 19 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 5.642, Total 135.738

UPDATE 19 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 5.642, Total 135.738

Nasional
UPDATE: Bertambah 248, Kasus Kematian Akibat Covid-19 Kini 54.291

UPDATE: Bertambah 248, Kasus Kematian Akibat Covid-19 Kini 54.291

Nasional
UPDATE 19 Juni: Ada 118.023 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 19 Juni: Ada 118.023 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 19 Juni: Tambah 7.016, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.786.143 Orang

UPDATE 19 Juni: Tambah 7.016, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.786.143 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 12.906 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.976.172

UPDATE: Bertambah 12.906 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.976.172

Nasional
Ada Komunitas Ingin Usung Jokowi Tiga Periode, PBB: Sah-sah Saja Jika Tak Melanggar UU

Ada Komunitas Ingin Usung Jokowi Tiga Periode, PBB: Sah-sah Saja Jika Tak Melanggar UU

Nasional
Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

Nasional
Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Nasional
Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X