Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/03/2021, 12:49 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menjadi tantangan.

Ma'ruf mengatakan, saat ini kualitas SDM di wilayah tersebut masih tertinggal dibandingkan provinsi lainnya di Tanah Air.

"Peningkatan kualitas SDM masih menjadi tantangan utama bagi NTB. Kualitas SDM NTB masih tertinggal bila dibandingkan dengan daerah lain," kata Ma'ruf di acara wisuda Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB secara virtual, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Ma'ruf mengatakan, tertinggalnya kualitas SDM di NTB salah satunya terlihat dari angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi (PT) yang rata-rata baru mencapai 18 persen.

Bangsa-bangsa yang mengalami kemajuan pesat di dunia, kata dia, umumnya memiliki SDM yang telah dibina melalui pendidikan tinggi.

Misalnya Korea Selatan yang memiliki APK-PT 91 persen dan Singapura 62,2 persen.

Ia mengatakan, Korea Selatan telah membanjiri dunia dengan berbagai produk elektronik dan kendaraan berkualitas, sedangkan Singapura yang tidak memiliki sumber daya alam yang cukup dapat menguasai bisnis internasional dengan sangat baik.

Sementara Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara tersebut.

"Salah satu faktor utama yang menjadi tantangan kita adalah kualitas SDM PT yang belum mencapai angka ideal," kata dia.

Baca juga: Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Ma'ruf mengatakan, Provinsi NTB kaya sumber daya dan pesona keindahan alam sehingga sangat membutuhkan SDM kompeten dan terampil agar menjadi daerah yang mandiri, maju, dan sejahtera.

Agar hal tersebut tercapai, kata dia, maka peranan perguruan tinggi seperti UNU NTB pun dibutuhkan.

Terutama untuk mempersiapkan SDM berkualitas dan profesional yang mampu mengelola potensi daerah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jasa Raharja Jamin Semua Korban Kecelakaan Exit Tol Bawen Dapat Kompensasi

Jasa Raharja Jamin Semua Korban Kecelakaan Exit Tol Bawen Dapat Kompensasi

Nasional
Muncul Usulan Kaesang Jadi Ketua Umum, PSI: Dibahas Besok

Muncul Usulan Kaesang Jadi Ketua Umum, PSI: Dibahas Besok

Nasional
Pengamat Nilai PSI Mungkin Kembali Dukung Ganjar Usai Kaesang Bergabung

Pengamat Nilai PSI Mungkin Kembali Dukung Ganjar Usai Kaesang Bergabung

Nasional
Kilang Pertamina Plaju Raih Penghargaan di Ajang WPC Excellence Awards 2023

Kilang Pertamina Plaju Raih Penghargaan di Ajang WPC Excellence Awards 2023

Nasional
KPU Lantik 91 Anggota Baru di Provinsi dan Kabupaten/Kota

KPU Lantik 91 Anggota Baru di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Nasional
Kaesang Gabung PSI, Pengamat: Paling Mungkin Pilkada

Kaesang Gabung PSI, Pengamat: Paling Mungkin Pilkada

Nasional
Bergabungnya Kaesang Pangarep Dinilai Bisa Dongkrak Suara PSI untuk Masuk Parlemen

Bergabungnya Kaesang Pangarep Dinilai Bisa Dongkrak Suara PSI untuk Masuk Parlemen

Nasional
Ditanya Soal Arah Dukungan Pilpres 2024, PSI Singgung Munculnya Isu Prabowo-Ganjar

Ditanya Soal Arah Dukungan Pilpres 2024, PSI Singgung Munculnya Isu Prabowo-Ganjar

Nasional
Kapolri Pastikan Transparan Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

Kapolri Pastikan Transparan Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

Nasional
Kapolri Perintahkan Jajarannya Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara dengan 'Scientific Crime Investigation'

Kapolri Perintahkan Jajarannya Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara dengan "Scientific Crime Investigation"

Nasional
Pendaftaran Capres Dipersingkat, KPU Jamin Hak Parpol dan Kandidat Tak Dipangkas

Pendaftaran Capres Dipersingkat, KPU Jamin Hak Parpol dan Kandidat Tak Dipangkas

Nasional
Propam Polri Awasi Penyelidikan Kematian Ajudan Kapolda Kaltara di Rumah Dinas

Propam Polri Awasi Penyelidikan Kematian Ajudan Kapolda Kaltara di Rumah Dinas

Nasional
KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi 'Lapar Tanah', Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi "Lapar Tanah", Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

Nasional
Bahas Kerja Sama Regional di PBB, Menlu Pamer Keketuaan Indonesia di ASEAN

Bahas Kerja Sama Regional di PBB, Menlu Pamer Keketuaan Indonesia di ASEAN

Nasional
Pemerintah-DPR Dinilai Diam-diam Obral HGU 190 Tahun untuk Investor Lewat Revisi UU IKN

Pemerintah-DPR Dinilai Diam-diam Obral HGU 190 Tahun untuk Investor Lewat Revisi UU IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com