Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/03/2021, 12:49 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menjadi tantangan.

Ma'ruf mengatakan, saat ini kualitas SDM di wilayah tersebut masih tertinggal dibandingkan provinsi lainnya di Tanah Air.

"Peningkatan kualitas SDM masih menjadi tantangan utama bagi NTB. Kualitas SDM NTB masih tertinggal bila dibandingkan dengan daerah lain," kata Ma'ruf di acara wisuda Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB secara virtual, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Ma'ruf mengatakan, tertinggalnya kualitas SDM di NTB salah satunya terlihat dari angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi (PT) yang rata-rata baru mencapai 18 persen.

Bangsa-bangsa yang mengalami kemajuan pesat di dunia, kata dia, umumnya memiliki SDM yang telah dibina melalui pendidikan tinggi.

Misalnya Korea Selatan yang memiliki APK-PT 91 persen dan Singapura 62,2 persen.

Ia mengatakan, Korea Selatan telah membanjiri dunia dengan berbagai produk elektronik dan kendaraan berkualitas, sedangkan Singapura yang tidak memiliki sumber daya alam yang cukup dapat menguasai bisnis internasional dengan sangat baik.

Sementara Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara tersebut.

"Salah satu faktor utama yang menjadi tantangan kita adalah kualitas SDM PT yang belum mencapai angka ideal," kata dia.

Baca juga: Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Ma'ruf mengatakan, Provinsi NTB kaya sumber daya dan pesona keindahan alam sehingga sangat membutuhkan SDM kompeten dan terampil agar menjadi daerah yang mandiri, maju, dan sejahtera.

Agar hal tersebut tercapai, kata dia, maka peranan perguruan tinggi seperti UNU NTB pun dibutuhkan.

Terutama untuk mempersiapkan SDM berkualitas dan profesional yang mampu mengelola potensi daerah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com