Isu Kudeta Demokrat dan Langkah SBY untuk Lindungi AHY

Setelah ikrar tersebut disampaikan, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meyakini bahwa partainya solid dan KLB Partai Demokrat secara konstitusional tidak mungkin terjadi.

Pasalnya, dalam AD/ART Partai Demokrat, salah satu syarat sah KLB adalah harus mendapatkan persetujuan dua pertiga Ketua DPD sebagai pemilik suara, sedangkan 34 DPD alias 100 persen DPD sudah menyampaikan ikrar kesetiaan kepada hasil Kongres V Tahun 2020 yang menetapkan AHY selaku Ketum Partai Demokrat yang sah," jelasnya.

Langkah tepat SBY

Sementara itu, sikap yang ditunjukan SBY merupakan langkah tepat untuk melindungi AHY dari upaya kudeta.

Pengamat politik Universitas AL-Azhar Ujang Komaruddin mengatakan, jika SBY diam saja dalam menghadapi dinamika politik ini, dikhawatirkan Partai Demokrat dapat dibajak.

“Jika diam saja, dikhawatirkan Demokrat bisa dibajak, mengancam Demokrat. Bajak dan kudeta menjadi alasan SBY turun tangan,” sebut Ujang pada Kompas.com, Kamis (25/2/2021).

Selain itu, Ujang menilai, kerugian yang dialami SBY jika puncak kepemimpinan partai direbut oleh pihak lain adalah terlemparnya ia dari Partai Demokrat.

“Karena jika AHY sampai dikudeta, maka SBY pun akan terlempar dari Demokrat. Akan juga terlempar sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,” lanjutnya.

Baca juga: Sejumlah Organisasi Sayap Partai Demokrat Menolak KLB

Ujang juga menduga, sesuai pernyataan SBY, bahwa upaya makar masih dilakukan secara under ground atau sembunyi-sembunyi.

Maka dalam kondisi apapun, sambung Ujang, SBY akhirnya harus mengambil sikap pada isu yang sedang terjadi itu.

Ujang menjelaskan bahwa SBY melihat isu ini sebagai masalah yang serius karena berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan uang.

“Bahkan sampai menyatakan Demokrat not for sale. Ini serius. Makanya SBY turun tangan dan turun gunung. Serius karena dilakukan oleh orang yang punya power dan uang,” kata Ujang.