Isu Kudeta Demokrat dan Langkah SBY untuk Lindungi AHY

JAKARTA, KOMPAS.com – Isu gerakan perebutan kekuasaan atau makar di tubuh Partai Demokrat belum juga surut.

Isu tersebut pertama kali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konfrensi pers yang dilakukan Senin (1/2/2021).

AHY menuding ada pihak-pihak yang berupaya untuk mengangkat sosok baru menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dengan mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB).

Pada perkembangannya, tokoh-tokoh yang diduga menjadi dalang perebutan kekuasaan itu adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin, Darmizal dan Johni Allen Marbun.

Menanggapi isu tersebut, Ketua Majelis TInggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya turut membuat pernyataan.

SBY menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak diperjualbelikan untuk pihak-pihak yang ingin melakukan upaya perebutan kekuasaan.

“Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakana dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale, partai kami bukan untuk diperjualbelikan.” Kata SBY pada video yang dirilis Rabu (24/2/2021).

Ia juga menyebut bahwa jika partai berlogo mercy itu berhasil dikudeta, maka demokrasi berada pada masa krisis.

Presiden RI Ke 6 itu meyakini bahwa Presiden Joko Widodo tidak mengetahui keterlibatan Moeldoko dalam upaya perebutan kekuasaan itu.

SBY juga meyakini sejumlah tokoh seperti Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, serta kepala Badan Intelegen Negara (BIN) Budi Gunawan dicatut namanya dalam permasalahan ini.

Saat ini, lanjut SBY, upaya kudeta masih terus dilakukan sejumlah pihak secara diam-diam meski sudah disampaikan pada publik.

Ikrar setia kader

Isu kudeta yang melibatkan sejumlah kader Partai Demokrat tersebut direspon dengan pembacaan ikrar setia semua Ketua DPD partai Demokrat Selasa (23/2/2021).

Para Ketua DPD Partai Demokrat yang diwakili Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ni’matullah menyatakan setia pada konstitusi Partai Demokrat.

"Kami para ketua DPD se-Indonesia atas nama seluruh kader Demokrat berikrar. Pertama, setia, tunduk, patuh pada konstitusi Partai Demokrat yang telah menetapkan Ketua Umum AHY sebagai Ketum yang sah sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020, serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM," kata Ni'matullah dalam video yang diterima Kompas.com, Kamis (25/2/2021).

Selain itu pada kesempatan yang sama para Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia bertekad untuk melawan pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) dan meminta DPP melakukan pemecatan terhadap kader yang berkhianat dan melanggar etika politik.

Setelah ikrar tersebut disampaikan, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meyakini bahwa partainya solid dan KLB Partai Demokrat secara konstitusional tidak mungkin terjadi.

Pasalnya, dalam AD/ART Partai Demokrat, salah satu syarat sah KLB adalah harus mendapatkan persetujuan dua pertiga Ketua DPD sebagai pemilik suara, sedangkan 34 DPD alias 100 persen DPD sudah menyampaikan ikrar kesetiaan kepada hasil Kongres V Tahun 2020 yang menetapkan AHY selaku Ketum Partai Demokrat yang sah," jelasnya.

Langkah tepat SBY

Sementara itu, sikap yang ditunjukan SBY merupakan langkah tepat untuk melindungi AHY dari upaya kudeta.

Pengamat politik Universitas AL-Azhar Ujang Komaruddin mengatakan, jika SBY diam saja dalam menghadapi dinamika politik ini, dikhawatirkan Partai Demokrat dapat dibajak.

“Jika diam saja, dikhawatirkan Demokrat bisa dibajak, mengancam Demokrat. Bajak dan kudeta menjadi alasan SBY turun tangan,” sebut Ujang pada Kompas.com, Kamis (25/2/2021).

Selain itu, Ujang menilai, kerugian yang dialami SBY jika puncak kepemimpinan partai direbut oleh pihak lain adalah terlemparnya ia dari Partai Demokrat.

“Karena jika AHY sampai dikudeta, maka SBY pun akan terlempar dari Demokrat. Akan juga terlempar sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,” lanjutnya.

Ujang juga menduga, sesuai pernyataan SBY, bahwa upaya makar masih dilakukan secara under ground atau sembunyi-sembunyi.

Maka dalam kondisi apapun, sambung Ujang, SBY akhirnya harus mengambil sikap pada isu yang sedang terjadi itu.

Ujang menjelaskan bahwa SBY melihat isu ini sebagai masalah yang serius karena berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan uang.

“Bahkan sampai menyatakan Demokrat not for sale. Ini serius. Makanya SBY turun tangan dan turun gunung. Serius karena dilakukan oleh orang yang punya power dan uang,” kata Ujang.