Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Kudeta Demokrat dan Langkah SBY untuk Lindungi AHY

Kompas.com - 26/02/2021, 07:54 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Isu gerakan perebutan kekuasaan atau makar di tubuh Partai Demokrat belum juga surut.

Isu tersebut pertama kali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konfrensi pers yang dilakukan Senin (1/2/2021).

AHY menuding ada pihak-pihak yang berupaya untuk mengangkat sosok baru menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dengan mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB).

Pada perkembangannya, tokoh-tokoh yang diduga menjadi dalang perebutan kekuasaan itu adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin, Darmizal dan Johni Allen Marbun.

Menanggapi isu tersebut, Ketua Majelis TInggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya turut membuat pernyataan.

SBY menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak diperjualbelikan untuk pihak-pihak yang ingin melakukan upaya perebutan kekuasaan.

“Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakana dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale, partai kami bukan untuk diperjualbelikan.” Kata SBY pada video yang dirilis Rabu (24/2/2021).

Baca juga: Dicopot dari Ketua DPC Partai Demokrat Blora, Bambang Susilo Ungkap Alasannya Dukung KLB

Ia juga menyebut bahwa jika partai berlogo mercy itu berhasil dikudeta, maka demokrasi berada pada masa krisis.

Presiden RI Ke 6 itu meyakini bahwa Presiden Joko Widodo tidak mengetahui keterlibatan Moeldoko dalam upaya perebutan kekuasaan itu.

SBY juga meyakini sejumlah tokoh seperti Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, serta kepala Badan Intelegen Negara (BIN) Budi Gunawan dicatut namanya dalam permasalahan ini.

Saat ini, lanjut SBY, upaya kudeta masih terus dilakukan sejumlah pihak secara diam-diam meski sudah disampaikan pada publik.

Ikrar setia kader

Isu kudeta yang melibatkan sejumlah kader Partai Demokrat tersebut direspon dengan pembacaan ikrar setia semua Ketua DPD partai Demokrat Selasa (23/2/2021).

Para Ketua DPD Partai Demokrat yang diwakili Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ni’matullah menyatakan setia pada konstitusi Partai Demokrat.

"Kami para ketua DPD se-Indonesia atas nama seluruh kader Demokrat berikrar. Pertama, setia, tunduk, patuh pada konstitusi Partai Demokrat yang telah menetapkan Ketua Umum AHY sebagai Ketum yang sah sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020, serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM," kata Ni'matullah dalam video yang diterima Kompas.com, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Demokrat: Jangan Adu Domba AHY dan Ibas

Selain itu pada kesempatan yang sama para Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia bertekad untuk melawan pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) dan meminta DPP melakukan pemecatan terhadap kader yang berkhianat dan melanggar etika politik.

Halaman:


Terkini Lainnya

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com