JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 34 Ketua DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia sepakat meminta para kader pengkhianat di Partai Demokrat dipecat oleh DPP dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam sebuah video rilis, Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ni'matullah tampak membacakan seruan tersebut didampingi 33 Ketua DPD lainnya.
"Bertekad untuk melawan para pelaku gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, termasuk meminta DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang berkhianat," kata Ni'matullah dalam video pembacaan yang dilakukan di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/2/2021).
Sebelum menyatakan hal itu, Ni'matullah mewakili 33 Ketua DPD Demokrat lainnya juga mengungkapkan kesetiaan terhadap konstitusi Partai Demokrat, yakni menetapkan Ketum AHY sebagai Ketum yang sah sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat serta mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Poin berikutnya adalah bertekad untuk membangun dan membesarkan Partai Demokrat yang sedang bangkit dan diterima publik sebagai partai senantiasa memperjuangkan rakyat.
Baca juga: Lawan Gerakan Kudeta, 34 Ketua DPD Demokrat Se-Indonesia Bacakan Ikrar Setia kepada AHY
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra yang juga hadir di lokasi mengatakan, ikrar Ketua DPD Demokrat se-Indonesia menggambarkan kesolidan partai secara nyata dalam menyikapi GPK-PD.
Herzaky menegaskan, ikrar para Ketua DPD itu sekaligus membuat pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat secara konstitusional, tidak mungkin terjadi.
"Pasalnya, dalam AD/ART Partai Demokrat, salah satu syarat sah KLB adalah harus mendapatkan persetujuan 2/3 Ketua DPD sebagai pemilik suara, sedangkan 34 DPD, alias 100 persen DPD sudah menyampaikan ikrar kesetiaan kepada hasil Kongres V Tahun 2020 yang menetapkan AHY selaku Ketum Partai Demokrat yang sah," ujarnya.
Seperti diketahui, santer diberitakan Partai Demokrat tengah diterpa isu kudeta oleh sebuah gerakan.
Hal itu pertama kali diungkapkan oleh Ketum Demokrat AHY pada 1 Februari 2021. Saat itu, AHY menyebut ada mantan kader dan kader Partai Demokrat yang terlibat dalam upaya mengambil alih posisi dirinya sebagai Ketum secara paksa.
Gerakan itu disebut bertujuan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.