Gelar Rakornassus, Nasdem Tegaskan Komitmen Dukung Pemerintah

Kompas.com - 25/02/2021, 20:10 WIB
Logo Partai Nasdem googleLogo Partai Nasdem
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menegaskan, partainya berkomitmen mendampingi Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Hal itu merupakan salah satu pernyataan sikap Partai Nasdem yang disampaikan Johnny sesuai Rapat Koordinasi Nasional Khusus Bidang Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi Partai Nasdem yang digelar sejak Senin (22/2/2021) hingga Rabu (24/2/2021).

"Partai Nasdem menegaskan kembali, komitmen untuk mendampingi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo secara riil dan konkret politik untuk menjaga bangsa dan negara," kata Johnny dalam konferensi pers, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Nasdem Akan Bangun Koalisi untuk Gelar Konvensi Capres

Johnny menuturkan, secara khusus, Partai Nasdem akan mendampingi Pemerintah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19, baik dari segi kesehatan maupun pemulihan ekonomi.

Oleh karena itu, Johnny meminta kader Nasdem untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 dan menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Johnny melanjutkan, Nasdem juga mendukung keputusan Pemerintah yang menolak revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada.

Ia menyebut, Nasdem kini mempersiapkan diri dan mengambil bagian dalam menyukseskan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah apda 2024.

"Sikap ini kembali ditegaskan utk menunjukkan cita-cita Nasdem satu garis dengan kebijakan presiden yakni untuk kemajuan dan masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik, selain dari menjaga stabilitas politik di tengah situasi pandemi Covid-19," ujar Johnny.

Baca juga: Sekjen: Konvensi Capres Nasdem Berbeda dengan Buatan Partai-partai Sebelumnya

Johnny menambahkan, fraksi Partai Nasdem di DPR dan MPR juga akan memperjuangkan politik rasional yang berpihak kepada masyarakat dan mendorong demokrasi yang lebih berkualitas.

"Dan mendukug program-program legislasi terkait penciptaan lapangan pekerjaan, penghapusan kekerasan seksual, transformasi digital dan perlindungan data pribadi, dan ketahanan pangan nasional," kata Johnny.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kembangkan Budidaya Udang, KKP Ciptakan Inovasi Kincir Air Tambak Hemat Energi

Kembangkan Budidaya Udang, KKP Ciptakan Inovasi Kincir Air Tambak Hemat Energi

Nasional
TNI Kerahkan KRI Ahmad Yani 351 untuk Kirim Bantuan ke NTT

TNI Kerahkan KRI Ahmad Yani 351 untuk Kirim Bantuan ke NTT

Nasional
Senin Sore, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan

Senin Sore, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan

Nasional
Swab Test dan Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa

Swab Test dan Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa

Nasional
[POPULER NASIONAL] Saat KPK Sebut Singapura Surganya Koruptor | Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu

[POPULER NASIONAL] Saat KPK Sebut Singapura Surganya Koruptor | Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu

Nasional
Kemenag: Shalat Tarawih di Masjid hanya Boleh Dilakukan di Daerah Zona Kuning dan Hijau

Kemenag: Shalat Tarawih di Masjid hanya Boleh Dilakukan di Daerah Zona Kuning dan Hijau

Nasional
WP KPK Minta Kasus Penyerangan terhadap Novel Dituntaskan, Ungkap Pelaku Intelektual

WP KPK Minta Kasus Penyerangan terhadap Novel Dituntaskan, Ungkap Pelaku Intelektual

Nasional
Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI, Buru Kerugian Negara Rp 108 Triliun

Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI, Buru Kerugian Negara Rp 108 Triliun

Nasional
UPDATE: 177 Orang Meninggal Akibat Banjir Bandang NTT, 45 Masih Hilang

UPDATE: 177 Orang Meninggal Akibat Banjir Bandang NTT, 45 Masih Hilang

Nasional
Elektabilitas AHY Unggul Dibanding Prabowo Versi Survei, Demokrat Tak Ingin Berpuas Diri

Elektabilitas AHY Unggul Dibanding Prabowo Versi Survei, Demokrat Tak Ingin Berpuas Diri

Nasional
Sebelum Wafat, Daniel Dhakidae Ingin Buat Majalah Prisma Edisi 50 Tahun

Sebelum Wafat, Daniel Dhakidae Ingin Buat Majalah Prisma Edisi 50 Tahun

Nasional
BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

Nasional
Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

Nasional
UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

Nasional
Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X