Sengketa Pilkada Kalsel, Saksi Sebut Pihak Denny-Difri Setujui Hasil Rapat Pleno Tingkat Provinsi

Kompas.com - 23/02/2021, 18:08 WIB
Suasana rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada Kalsel yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin pada, Jumat (18/12/2020). KOMPAS.com/ANDI MUHAMMAD HASWARSuasana rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada Kalsel yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin pada, Jumat (18/12/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi dari pihak pasangan calon nomor urut 1 dalam Pilkada Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dan Muhidin, yakni Saifullah mengatakan, pihak dari pasangan calon nomor urut 2, yakni Denny Indrayana dan Difriadi tidak mengajukan keberatan yang subtansial dalam pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi.

Adapun Saifullah adalah Wakil Sekretaris Tim Kampanye untuk Sahbirin-Muhidin ditingkat provinsi.

"Jadi sebenarnya apa yang terjadi (di rapat pleno provinsi) tidak ada yang subtansial hanya pencocokan-pencocokan data yang kemarin pada saat pleno di tingkat kabupaten ada kekeliruan," kata Saifullah dalam sidang sengketa Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang disiarkan secara daring, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Sidang Sengketa Pilkada Kalsel, Saksi Sebut Satpol PP Dilibatkan Kemas Beras Bansos Berstiker Cagub Petahana

Selain perubahan angka, pihak Denny-Difri juga disebut Saifullah tidak mengajukan keberatan lainnya dan menyetujui perubahan yang dilakukan dalam rapat pleno.

Namun, kata dia, pada hari akhir masa rekapitulasi, pihak Denny-Difri tidak menandatangani berita acara.

"Pada saat pembacaan kesimpulan, atau rekapitulasi secara keseluruhan, pada awalnya dibacakan dulu hasil perolehan ditingkat kabupaten masing-masing," ujar dia. 

"Pada saat pembacaan hari kedua karena proses pleno ditingkat provinsi itu dua hari, 17 dan 18 pada tanggal 18 ba'da magrib saksi paslon 02 atau pemohon itu tidak hadir sehingga tidak menandatangani berita acara. Hasil rekapitulasi di tingkat provinsi," ucap dia.

Sebelumnya, dilansir dari laman resmi MK, pihak Denny-Difri menyampaikan beberapa dalil dalam permohonan berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang menetapkan pasangan calon nomor urut 1 Sahbirin-Muhidin.

"Pemohon mempersoalkan tingkat kehadiran 100 persen di beberapa TPS di tengah partisipasi masyarakat dalam pemilu yang sedang menurun. Selain itu, ada bukti kecurangan di mana KPPS mencoblos lebih dahulu surat suara Paslon Nomor Urut 1," kata kuasa Pemohon, T.M. Luthfi Yazid.

Baca juga: Sengketa Pilkada Kalsel, Saksi Sahbirin-Muhidi Sebut Laporan Kubu Denny-Difri Tak Ditindaklanjuti Bawaslu

Selain itu, pemohon mengungkapkan adanya penyalahgunaan dana bantuan sosial yang dimanfaatkan sebagai alat kampanye yang dilakukan Sahbirin Noor.

Bantuan tersebut seperti bantuan tandon air untuk cuci tangan pencegahan Covid-19 yang menyebar di seluruh kabupaten atau kota se-Provinsi Kalimantan Selatan yang ditempeli stiker citra diri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X