Sengketa Pilkada Kalsel, Saksi Sahbirin-Muhidi Sebut Laporan Kubu Denny-Difri Tak Ditindaklanjuti Bawaslu

Kompas.com - 23/02/2021, 17:24 WIB
Hakim Anggota Suhartoyo (kiri) bertanya kepada saksi  yang hadir secara daring saat berlangsungnya sidang sengketa perselisihan hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/2/2021). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi dan atau ahli secara daring, serta penyerahan alat bukti tambahan di persidangan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. ANATRA FOTO/M RISYAL HIDAYATHakim Anggota Suhartoyo (kiri) bertanya kepada saksi yang hadir secara daring saat berlangsungnya sidang sengketa perselisihan hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/2/2021). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi dan atau ahli secara daring, serta penyerahan alat bukti tambahan di persidangan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi dari pihak pasangan calon nomor urut 1 Sahbirin Noor dan Muhidin, Saifullah menyebut pelaporan pihak pasangan calon nomor urut 2 di Pilkada Kalimantan Selatan yakni Denny Indrayana dan Difriadi ke Badan Pengawan Pemilu (Bawaslu) tidak ada yang ditindaklanjuti.

Hal itu ia ungkapkan dalam sidang pembuktian Pilkada Kalimantan Selatan di Mahkamah Konstitusi ( MK) yang disiarkan secara daring, Senin (22/2/2021).

"Iya kita mengetahui setiap laporan-laporan yang disampaikan oleh pemohon," kata Saifullah.

"Namun laporan-laporan tersebut tidak ada yang ditindaklanjuti dalam artian tidak ada yang memenuhi unsur sehingga tidak ditindaklanjuti," lanjut dia.

Baca juga: Sidang Sengketa Pilkada Kalsel, Saksi Tuding Sahbiri-Muhidin Salahgunakan Bansos

Selain itu, Saifullah juga menyebut bahwa pihak Denny-Difri juga tidak mengajukan keberatan yang substansial dalam tahap rekapitulasi suara di tingkat provinsi.

Namun, pada hari akhir masa rekapitulasi pihak Denny-Difri tidak menandatangani berita acara.

"Pada saat pembacaan kesimpulan, atau rekapitulasi secara keseluruhan, pada awalnya dibacakan dulu hasil perolehan di tingkat kabupaten masing-masing," ujarnya.

"Pada saat pembacaan hari kedua karena proses pleno di tingkat provinsi itu dua hari, 17 dan 18 pada tanggal 18 ba'da maghrib saksi paslon 02 atau pemohon itu tidak hadir sehingga tidak menandatangani berita acara. Hasil rekapitulasi di tingkat provinsi," ucap dia.

Sebelumnya, dilansir dari laman resmi MK, pihak Denny-Difri menyampaikan beberapa dalil dalam permohonan berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang menetapkan pasangan calon nomor urut 1 Sahbirin-Muhidin.

"Pemohon mempersoalkan tingkat kehadiran 100 persen di beberapa TPS di tengah partisipasi masyarakat dalam pemilu yang sedang menurun. Selain itu, ada bukti kecurangan dimana KPPS mencoblos lebih dahulu surat suara Paslon Nomor Urut 1," kata kuasa Pemohon, T.M. Luthfi Yazid.

Baca juga: Sidang Lanjutan Pilkada Kalsel, Saksi Mengaku Diancam jika Tak Bungkus Bansos Berstiker Petahana

Selain itu pemohon juga mengungkapkan adanya penyalahgunaan dana bantuan sosial yang dimanfaatkan sebagai alat kampanye yang dilakukan Sahbirin Noor.

Bantuan tersebut seperti bantuan tandon air untuk cuci tangan pencegahan Covid-19 yang menyebar di seluruh kabupaten atau kota se-Provinsi Kalimantan Selatan yang ditempeli stiker citra diri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X