Kompas.com - 23/02/2021, 16:07 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Dalam rapat tersebut membahas mengenai perkembangan diplomasi vaksin COVID-19 guna program vaksinasi nasional, kebijakan pelindungan WNI di luar negeri dalam menghadapi gelombang kedua COVID-19 dan kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap perkembangan di dunia dan Kawasan Perkembangan di AS, Palestina, Afghanistan dan stabilitas di kawasan Indo Pasifik. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Luar Negeri Retno Marsudi bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Dalam rapat tersebut membahas mengenai perkembangan diplomasi vaksin COVID-19 guna program vaksinasi nasional, kebijakan pelindungan WNI di luar negeri dalam menghadapi gelombang kedua COVID-19 dan kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap perkembangan di dunia dan Kawasan Perkembangan di AS, Palestina, Afghanistan dan stabilitas di kawasan Indo Pasifik. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sedang berkonsultasi dengan menteri luar negeri dari negara ASEAN lainnya terkait kudeta militer di Myanmar

“Menlu melakukan kunjungan dan konsultasi terus dengan Ketua ASEAN yaitu Brunei, untuk menangkap atau mengumpulkan pandangan-pandangan dari para mitranya,” ungkap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Teuku Faizasyah dalam konferensi pers daring, Selasa (23/2/2021).

Retno menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin yang mendorong adanya pertemuan khusus para menlu se-ASEAN.

Baca juga: Indonesia Bantah Ada Rencana Aksi untuk Dukung Pemilu Baru di Myanmar

Faiza menuturkan, proses tersebut masih berjalan. Oleh karena itu, ia pun menampik adanya rencana aksi terhadap perkembangan politik di Myanmar tersebut.

“Terlalu dini apabila dalam artikel tersebut sudah ada rencana aksi, yang salah satunya menyebutkan bahwa seakan-akan mendukung adanya satu proses pemilu baru di Myanmar. Itu sama sekali bukanlah posisi Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, posisi Indonesia atas perkembangan situasi di Myanmar tidak berubah sejak awal.

Salah satunya adalah Indonesia mengimbau penggunaan prinsip-prinsip dalam Piagam ASEAN yakni, komitmen pada hukum, pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional.

Baca juga: Indonesia Bantah Ada Rencana Aksi untuk Dukung Pemilu Baru di Myanmar

Selain itu, Indonesia menggarisbawahi agar perselisihan terkait hasil pemilihan umum diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.

Indonesia juga mendesak semua pihak di Myanmar agar menahan diri serta mengedepankan pendekatan dialog.

“Karena yang kita ingin garisbawahi adalah bagaimana kita mencari satu penyelesaian damai di Myanmar, yang bersifat satu proses politik demokrasi yang inklusif yang melibatkan semua pihak,” ungkap Faiza.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Nasional
Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Nasional
Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Nasional
Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Nasional
KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Nasional
Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Nasional
Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Nasional
Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X