Indonesia Bantah Ada Rencana Aksi untuk Dukung Pemilu Baru di Myanmar

Kompas.com - 23/02/2021, 14:55 WIB
Plt Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah KemluPlt Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia membantah adanya rencana aksi yang didorong oleh Indonesia terkait kudeta militer di Myanmar.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Teuku Faizasyah menanggapi sebuah pemberitaan yang menyebutkan adanya dukungan Indonesia terhadap pemilihan baru di negara tersebut.

"Terlalu dini apabila dalam artikel tersebut sudah ada rencana aksi, yang salah satunya menyebutkan bahwa seakan-akan mendukung adanya satu proses pemilu baru di Myanmar. Itu sama sekali bukanlah posisi Indonesia," ucap Faiza dalam konferensi pers daring, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Indonesia dan Malaysia Dorong Pertemuan ASEAN Bahas Kudeta Myanmar

Faiza menuturkan, posisi Indonesia atas perkembangan politik yang terjadi di Myanmar tidak berubah sedari awal.

Menurut dia, Indonesia menekankan pada penyelesaian secara damai.

"Karena yang kita ingin garisbawahi adalah bagaimana kita mencari satu penyelesaian damai di Myanmar, yang bersifat satu proses politik demokrasi yang inklusif yang melibatkan semua pihak," ujarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Maka dari itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi sejumlah negara ASEAN lainnya untuk berkonsultasi.

Baca juga: Kiprah Lagu Ampun Bang Jago, dari Protes Omnibus Law hingga Warnai Kudeta Myanmar

Faiza menambahkan, proses kunjungan Retno tersebut masih berlangsung.

Adapun pemberitaan tersebut menimbulkan aksi demonstrasi di Gedung Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Yangon.

Namun, menurut Faiza, pihak KBRI di Myanmar menangani hal tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

Nasional
Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Nasional
Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X