Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 09/02/2021, 10:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, pers yang kuat berperan menjadi jangkar bagi masyarakat untuk memperoleh informasi akurat.

"Saat ini kita berada tengah riuhnya informasi. Semua orang bisa menjadi sumber informasi yang terkadang tidak bisa dipertanggungjawabkan akurasi dan kredibilitasnya. Pers yang kuat akan menjadi jangkar bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi kredibel dan akurat," kata Cucun dalam keterangan tertulis, Selasa (9/2/2021).

Hal tersebut ia ungkapkan terkhusus menyambut Hari Pers Nasional yang jatuh pada hari ini, Selasa (9/2/2021).

Untuk itu, ia mengajak semua pihak menciptakan ekosistem pendukung bagi terciptanya pers yang sehat dan kuat di Indonesia.

Baca juga: Hari Pers Nasional 2021: Sejarah, Tema, dan Link Download Logo

Keberadaan pers yang independen dan profesional, kata dia, akan mengurangi maraknya berita bohong atau hoaks di tengah masyarakat.

Cucun menjelaskan, keberadaan pers sangat penting dalam upaya memberikan informasi yang akurat, terutama di tengah pandemi Covid-19.

"Selama satu tahun terakhir pandemi Covid-19, masih banyak hoaks yang menghambat percepatan penanganan dampak wabah corona," ujarnya.

Ia mengatakan, banyak hoaks yang bertebaran mulai dari informasi jika Covid-19 adalah hasil konspirasi hingga gerakan penolakan vaksin.

"Berbagai hoaks ini juga muncul terkait dengan fenomena banyaknya bencana alam yang akhir-akhir ini melanda beberapa wilayah di Indonesia hingga pembelokan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait penggunaan atribut dan seragam di sekolah negeri yang dibelokkan sebagai pelarangan penggunaan jilbab di sekolah," jelasnya.

Baca juga: Hari Pers Nasional, Media Massa Diminta Tak Abaikan Data hingga Perkuat Kerja Sama

Cucun mengatakan, keberadaan pers yang kuat juga sangat penting bagi DPR untuk bersama mengawasi berbagai program kerja pemerintah.

Menurut dia, keberadaan pers dan DPR ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

Ia mengatakan, para wakil rakyat membutuhkan media kredibel untuk menyuarakan berbagai tuntutan publik.

"Tentu kita sebagai wakil rakyat sangat membutuhkan teman-teman pers sebagai mitra kami dalam menyuarakan berbagai kepentingan masyarakat dan bersama mengontrol kinerja pemerintah agar tetap selalu on the track dengan aspirasi publik," ujarnya.

Baca juga: Hari Pers Nasional, Setkab: Kita Butuh Kritik Terbuka, Pedas, dan Keras dari Pers

Namun, ia menyadari bahwa menghadirkan pers yang kuat dan kredibel bukan hal mudah. Menurutnya, dunia pers saat ini menghadapi tantangan besar terutama transisi menuju digitalisasi media.

Selain itu, tekanan ekonomi akibat pandemi juga menjadi tantangan terbesar dunia pers saat ini. Ia berpandangan, banyak perusahaan media yang saat ini memilih menghentikan penerbitan mereka akibat pandemi.

"Dalam beberapa tahun terakhir banyak usaha penerbitan yang tutup. Terakhir Koran The Jakarta Post dan Koran Suara Pembaruan juga memutuskan berhenti terbit," terangnya.

Menurutnya, hal tersebut menjadi indikator bahwa dukungan dari banyak kalangan kepada pers dibutuhkan.

Baca juga: Hari Pers Nasional, Dewan Pers Minta Media Tak Terjebak atau Abai Data

Ia menilai, perusahaan media harus tetap eksis di tengah turunnya pendapatan dari periklanan.

Oleh karena itu, Cucun berharap pemerintah bisa memberikan berbagai kemudahan berusaha agar perusahaan media tetap eksis di tengah besarnya tekanan ekonomi.

Selain itu, pemerintah dinilai juga harus benar-benar konsisten dalam menjaga kebebasan pers sebagai pilar keempat demokrasi.

"Kekerasan kepada jurnalis masih sering terjadi di berbagai daerah. Kita berharap di Hari Pers Nasional menjadi momentum bagi semua pihak untuk tetap berkomitmen menciptakan pers yang kuat, sehat dan kredibel," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Ketua KPK: Enggak Bisa Dibilang Anas Tersangka karena BW dan Abraham Samad

Eks Ketua KPK: Enggak Bisa Dibilang Anas Tersangka karena BW dan Abraham Samad

Nasional
Pertanyakan Motif Mahfud Ungkap Rp 349 T, Politisi PDI-P: Apa Lagi Menari di Panggung Supaya Dilamar?

Pertanyakan Motif Mahfud Ungkap Rp 349 T, Politisi PDI-P: Apa Lagi Menari di Panggung Supaya Dilamar?

Nasional
Cerita Abraham Samad Rumahnya Dilempar Kucing Mati hingga Diancam Dibunuh: Seperti Sarapan Pagi

Cerita Abraham Samad Rumahnya Dilempar Kucing Mati hingga Diancam Dibunuh: Seperti Sarapan Pagi

Nasional
Mudik Aman dan Sehat, Kemenkumham Berangkatkan 800 ASN dengan 20 Unit Bus

Mudik Aman dan Sehat, Kemenkumham Berangkatkan 800 ASN dengan 20 Unit Bus

Nasional
Mahfud Tantang Arteria Dahlan Ancam Kepala BIN Terkait Informasi Intelijen

Mahfud Tantang Arteria Dahlan Ancam Kepala BIN Terkait Informasi Intelijen

Nasional
Mahfud Duga Sri Mulyani 'Dikelabui' Bawahan, Cuci Uang Impor Emas di Cukai Tak Tersentuh

Mahfud Duga Sri Mulyani "Dikelabui" Bawahan, Cuci Uang Impor Emas di Cukai Tak Tersentuh

Nasional
Benny K Harman ke Mahfud MD: Bapak Bukan Pengamat Politik

Benny K Harman ke Mahfud MD: Bapak Bukan Pengamat Politik

Nasional
Dukung Aksi Bripka Handoko Izinkan Anak Temui Ayah di Sel, Pengamat: Diskresi untuk Kebaikan

Dukung Aksi Bripka Handoko Izinkan Anak Temui Ayah di Sel, Pengamat: Diskresi untuk Kebaikan

Nasional
Mahfud Tak Suka DPR Interupsi dan Bertanya seperti Polisi, Benny K Harman Bilang Begini

Mahfud Tak Suka DPR Interupsi dan Bertanya seperti Polisi, Benny K Harman Bilang Begini

Nasional
Rapat soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun Diskors, Dilanjutkan Usai Buka Puasa

Rapat soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun Diskors, Dilanjutkan Usai Buka Puasa

Nasional
Mahfud ke DPR: Tolong RUU Perampasan Aset Didukung

Mahfud ke DPR: Tolong RUU Perampasan Aset Didukung

Nasional
Tantang Mahfud Buka Laporan Rp 349 Triliun, Benny K Harman: Saya Termasuk yang Berprasangka Jelek

Tantang Mahfud Buka Laporan Rp 349 Triliun, Benny K Harman: Saya Termasuk yang Berprasangka Jelek

Nasional
Update 28 Maret: Kasus Covid-19 Bertambah 580 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.745.453

Update 28 Maret: Kasus Covid-19 Bertambah 580 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.745.453

Nasional
Ditolak 3 Gubernur, Jokowi Tegaskan Perpanjangan Kontrak PT Vale Indonesia Belum Diputuskan

Ditolak 3 Gubernur, Jokowi Tegaskan Perpanjangan Kontrak PT Vale Indonesia Belum Diputuskan

Nasional
Jokowi: Pekerjaan Jalur Kereta Trans Sulawesi Masih Panjang Sekali

Jokowi: Pekerjaan Jalur Kereta Trans Sulawesi Masih Panjang Sekali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke