Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Fraksi PKB: Pers yang Kuat Jangkar Informasi Kredibel dan Akurat

Kompas.com - 09/02/2021, 10:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, pers yang kuat berperan menjadi jangkar bagi masyarakat untuk memperoleh informasi akurat.

"Saat ini kita berada tengah riuhnya informasi. Semua orang bisa menjadi sumber informasi yang terkadang tidak bisa dipertanggungjawabkan akurasi dan kredibilitasnya. Pers yang kuat akan menjadi jangkar bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi kredibel dan akurat," kata Cucun dalam keterangan tertulis, Selasa (9/2/2021).

Hal tersebut ia ungkapkan terkhusus menyambut Hari Pers Nasional yang jatuh pada hari ini, Selasa (9/2/2021).

Untuk itu, ia mengajak semua pihak menciptakan ekosistem pendukung bagi terciptanya pers yang sehat dan kuat di Indonesia.

Baca juga: Hari Pers Nasional 2021: Sejarah, Tema, dan Link Download Logo

Keberadaan pers yang independen dan profesional, kata dia, akan mengurangi maraknya berita bohong atau hoaks di tengah masyarakat.

Cucun menjelaskan, keberadaan pers sangat penting dalam upaya memberikan informasi yang akurat, terutama di tengah pandemi Covid-19.

"Selama satu tahun terakhir pandemi Covid-19, masih banyak hoaks yang menghambat percepatan penanganan dampak wabah corona," ujarnya.

Ia mengatakan, banyak hoaks yang bertebaran mulai dari informasi jika Covid-19 adalah hasil konspirasi hingga gerakan penolakan vaksin.

"Berbagai hoaks ini juga muncul terkait dengan fenomena banyaknya bencana alam yang akhir-akhir ini melanda beberapa wilayah di Indonesia hingga pembelokan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait penggunaan atribut dan seragam di sekolah negeri yang dibelokkan sebagai pelarangan penggunaan jilbab di sekolah," jelasnya.

Baca juga: Hari Pers Nasional, Media Massa Diminta Tak Abaikan Data hingga Perkuat Kerja Sama

Cucun mengatakan, keberadaan pers yang kuat juga sangat penting bagi DPR untuk bersama mengawasi berbagai program kerja pemerintah.

Menurut dia, keberadaan pers dan DPR ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

Ia mengatakan, para wakil rakyat membutuhkan media kredibel untuk menyuarakan berbagai tuntutan publik.

"Tentu kita sebagai wakil rakyat sangat membutuhkan teman-teman pers sebagai mitra kami dalam menyuarakan berbagai kepentingan masyarakat dan bersama mengontrol kinerja pemerintah agar tetap selalu on the track dengan aspirasi publik," ujarnya.

Baca juga: Hari Pers Nasional, Setkab: Kita Butuh Kritik Terbuka, Pedas, dan Keras dari Pers

Namun, ia menyadari bahwa menghadirkan pers yang kuat dan kredibel bukan hal mudah. Menurutnya, dunia pers saat ini menghadapi tantangan besar terutama transisi menuju digitalisasi media.

Selain itu, tekanan ekonomi akibat pandemi juga menjadi tantangan terbesar dunia pers saat ini. Ia berpandangan, banyak perusahaan media yang saat ini memilih menghentikan penerbitan mereka akibat pandemi.

"Dalam beberapa tahun terakhir banyak usaha penerbitan yang tutup. Terakhir Koran The Jakarta Post dan Koran Suara Pembaruan juga memutuskan berhenti terbit," terangnya.

Menurutnya, hal tersebut menjadi indikator bahwa dukungan dari banyak kalangan kepada pers dibutuhkan.

Baca juga: Hari Pers Nasional, Dewan Pers Minta Media Tak Terjebak atau Abai Data

Ia menilai, perusahaan media harus tetap eksis di tengah turunnya pendapatan dari periklanan.

Oleh karena itu, Cucun berharap pemerintah bisa memberikan berbagai kemudahan berusaha agar perusahaan media tetap eksis di tengah besarnya tekanan ekonomi.

Selain itu, pemerintah dinilai juga harus benar-benar konsisten dalam menjaga kebebasan pers sebagai pilar keempat demokrasi.

"Kekerasan kepada jurnalis masih sering terjadi di berbagai daerah. Kita berharap di Hari Pers Nasional menjadi momentum bagi semua pihak untuk tetap berkomitmen menciptakan pers yang kuat, sehat dan kredibel," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com