Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tegaskan Kudeta AHY Bukan Masalah Internal, Demokrat Singgung Mega Vs Soerjadi

Kompas.com - 05/02/2021, 21:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menegaskan, isu kudeta kepemimpinan Partai Demokrat bukan sekadar permasalahan internal partai.

Riefky pun menyinggung peristiwa Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 1996 yang melengserkan Megawai Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI saat itu.

"Ada sebuah contoh dalam sejarah negeri kita ini, pada tanggal 22 Juni 1996 dilaksanakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia, KLB PDI di Medan yang berhasil menurunkan dan mengganti Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI," kata Riefky dalam keterangan pers, Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Demokrat Tegaskan Isu Kudeta Bukan Masalah Internal Partai

Riefky menuturkan, peristiwa tersebut serupa dengan kejadian yang tengah dialami Partai Demokrat di mana peristiwa itu bukan cuma permasalahan internal partai.

Riefky menegaskan, dua peristiwa tersebut sama-sama melibatkan pihak eksternal partai.

"KLB tersebut juga bukan hanya permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Soerjadi, tetapi ada campur tangan dan pelibatan eksternal dalam hal ini elemen pemerintah," ujar Riefky.

Riefy mengatakan, dalam kasus kudeta di Partai Demokrat, sosok eksternal yang terlibat adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Fakta menunjukkan bahwa yang melakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) bukan hanya segelintir kader dan eks kader Partai Demokrat tetapi benar-benar melibatkan pihak eksternal dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko," kata Riefky.

Baca juga: Jokowi Tak Jawab Surat AHY, Demokrat: Masih Ada Teka-teki Tersimpan

Riefky menuturkan, fakta juga menunjukkan, Moeldoko tidak hanya mendukung GPKPD tetapi juga secara aktif akan mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat melalui gerakan tersebut.

"Jadi sangat jelas bahwa GPKPD bukanlah hanya gerakan internal partai atau hanya permasalahan internal partai semata," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, isu kudeta di tubuh Partai Demokrat sebagai dinamika internal partai.

Baca juga: Isu Kudeta di Demokrat Dianggap Indikasi Dimulainya Persaingan Jelang Pemilu 2024

Hal itu disampaikan Pratikno saat menjelaskan alasan pihaknya tidak akan menjawab surat dari AHY yang ditujukan kepada Jokowi.

Surat itu terkait isu pengambilalihan kepemimpinan AHY yang diduga melibatkan pejabat penting di lingkaran dekat Presiden dan menyeret nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," ujar Pratikno, Kamis (4/2/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'One Way' Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

"One Way" Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

Nasional
Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Dugaan Korupsi

KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Dugaan Korupsi

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Karutan yang Jadi Tersangka Pungli

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Karutan yang Jadi Tersangka Pungli

Nasional
PDI-P Larang Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut, Airlangga: Kan Sudah Dapat Surat Tugas dari Golkar

PDI-P Larang Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut, Airlangga: Kan Sudah Dapat Surat Tugas dari Golkar

Nasional
Tak Terima Jadi Tersangka Pungli, Karutan KPK Achmad Fauzi Ajukan Praperadilan

Tak Terima Jadi Tersangka Pungli, Karutan KPK Achmad Fauzi Ajukan Praperadilan

Nasional
Soal Maju Pilkada 2024 atau Tidak, Kaesang: Maunya Apa?

Soal Maju Pilkada 2024 atau Tidak, Kaesang: Maunya Apa?

Nasional
Tim Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sidang MK Siang Hari Ini

Tim Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sidang MK Siang Hari Ini

Nasional
Evaluasi Awal Manajemen Mudik 2024

Evaluasi Awal Manajemen Mudik 2024

Nasional
Airlangga Sebut Surya Paloh Berencana Hadiri Halalbihalal Golkar, tapi Tidak Jadi

Airlangga Sebut Surya Paloh Berencana Hadiri Halalbihalal Golkar, tapi Tidak Jadi

Nasional
Kesimpulan Polisi soal Kecelakaan Km 58: Sopir 'Travel Gelap' Gran Max Kelelahan Mengemudi 4 Hari Nonsetop

Kesimpulan Polisi soal Kecelakaan Km 58: Sopir "Travel Gelap" Gran Max Kelelahan Mengemudi 4 Hari Nonsetop

Nasional
Kasus Cekcok Pengendara Mengaku Adik Jenderal Berbuntut Panjang, Pemilik Pelat Dinas Asli Buka Suara

Kasus Cekcok Pengendara Mengaku Adik Jenderal Berbuntut Panjang, Pemilik Pelat Dinas Asli Buka Suara

Nasional
Hari Ini, Semua Pihak Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 ke MK

Hari Ini, Semua Pihak Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 ke MK

Nasional
Korlantas Kerahkan Tim Urai Jual BBM, Bantu Pemudik yang Kehabisan Bensin

Korlantas Kerahkan Tim Urai Jual BBM, Bantu Pemudik yang Kehabisan Bensin

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com