Berbalik Arah, Nasdem Kini Dukung UU Pemilu Tidak Direvisi

Kompas.com - 05/02/2021, 21:45 WIB
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat meresmikan kantor DPW Partai NasDem Sumut di Jalan Prof HM Yamin Nomor 41 Kota Medan, Kamis (20/2/2020) KOMPAS.COM/MEI LEANDHA ROSYANTIKetua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat meresmikan kantor DPW Partai NasDem Sumut di Jalan Prof HM Yamin Nomor 41 Kota Medan, Kamis (20/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasional Demokrat kini berbalik arah mendukung agar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak direvisi setelah sebelumnya mendukung agar UU tersebut direvisi

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, Nasdem memang wajib kritis terhadap setiap kebijakan, tetapi Nasdem tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya.

"Cita-cita dan tugas Nasdem, adalah sama dengan Presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik," kata Paloh dalam keterangan tertulis, Jumat (5/2/2021).

Paloh pun telah mengarahkan agar Fraksi Nasdem di DPR RI mengambil sikap tidak melanjutkan revisi UU Pemilu, termasuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak.

Baca juga: 4 Alasan Nasdem Dorong Revisi UU Pemilu

Paloh menilai perlu menjaga soliditas partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan untuk menghadapi pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian bangsa.

Nasdem sebelumnya menjadi salah satu partai yang mendukung revisi UU Pemilu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Salah satu alasannya adalah agar Pilkada serentak 2024 dinormalisasi sehingga digelar pada 2022 dan 2023.

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa mengatakan, pelaksanaan pemilu serentak sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menimbulkan beban kerja penyelenggara yang berat.

Baca juga: Fraksi Nasdem: Penyatuan Pilkada dan Pemilu Nasional Berisiko Ganggu Stabilitas Politik dan Sosial

Pemilu 2019 yang digelar serentak untuk Pileg dan Pilpres menyebabkan lebih dari 400 penyelenggara yang meninggal dunia akibat kelelahan dan sakit saat bertugas.

Merujuk pada pertimbangan tersebut, Saan menilai evaluasi terhadap peraturan pemilu dan pilkada bisa dilakukan dalam pembahasan RUU Pemilu.

Ia menyebut sejumlah penilaian politik sebaiknya dikesampingkan.

"Mari kita berpikir rasional, kita revisi secara menyeluruh. Agar format demokrasi kita semakin stabil. Kita ciptakan UU Pemilu supaya bisa digunakan berkelanjutan," kata Saan, dalam diskusi virtual, Sabtu (30/1/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X