Demokrat Klaim Ada Aliran Dana untuk Jegal AHY, Tiap DPC Rp 100 Juta

Kompas.com - 04/02/2021, 10:10 WIB
Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron dalam acara diskusi di Warung Upnormal, Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2020). KOMPAS.com/Devina HalimKetua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron dalam acara diskusi di Warung Upnormal, Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkap adanya temuan aliran dana yang diduga untuk menyuap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam rangka mengambil alih kekuasaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Herman mengatakan, dari keterangan saksi dan pelapor, ada janji pemberian dana berjumlah Rp 100 juta ke setiap DPC. Ada juga yang sudah diserahkan.

"Berdasarkan kesaksian para kader yang diundang dijanjikan Rp 100 juta dan ada juga yang telah diserahkan di awal," ungkap Herman saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (3/2/2021) malam.

Baca juga: Pengurus Demokrat: Kader Dibujuk Dapat Alokasi Dana Bencana, Malah Bicara KLB dan Pencapresan

Herman mengatakan, partainya hingga kini masih mendalami gerakan yang diduga ingin mengambil paksa kekuasaan AHY.

Partai Demokrat, kata dia, telah menyerahkan proses tersebut kepada Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai.

Proses pendalaman akan dilakukan dalam waktu 1 sampai 2 minggu untuk merespons laporan dari beberapa DPC.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pertemuan terakhir tentu kami juga berkoordinasi dengan dewan kehormatan partai dan mahkamah partai. Dalam satu sampai dua minggu ini akan bekerja. Kemudian berita acara untuk yang sudah dipanggil," kata Herman.

Baca juga: Pasang Surut Hubungan Moeldoko dan SBY, Pernah Mesra hingga Berujung Tudingan Kudeta Partai Demokrat

Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra juga mengungkap dugaan aliran dana tersebut.

Herzaky mengatakan, dana tersebut disiapkan untuk para pemilik suara guna menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).

"Ini mengingatkan kami pada cara-cara lama yang pada masa lalu digunakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa," ujar Herzaky dalam keterangan tertulis, Kamis (4/2/2021).

"Masih lekat dalam ingatan kita, beberapa partai yang terlambat mengantisipasi sehingga akhirnya terjadi KLB dan dualisme kepengurusan yang melemahkan partai," kata dia.

Baca juga: Moeldoko Disebut Ingin Kudeta AHY, Bagaimana Peluangnya Menilik AD/ART Demokrat?

Ia menduga, sejumlah mantan kader telah digunakan sebagai kaki tangan untuk melakukan penetrasi pada struktur organisasi partai.

Namun, Herzaky menegaskan bahwa seluruh jajaran kepengurusan DPD dan DPC sepakat untuk kompak dan setia pada kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Alhamdulillah, jajaran kepengurusan DPD dan DPC seluruh Indonesia kompak dan setia pada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan kepengurusan hasil Kongres kelima," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Saksi, KPK Dalami Dokumen Lelang Terkait Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida

Periksa Saksi, KPK Dalami Dokumen Lelang Terkait Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida

Nasional
DPR Tetapkan Kementerian Perindustrian Jadi Mitra Komisi VII

DPR Tetapkan Kementerian Perindustrian Jadi Mitra Komisi VII

Nasional
Mendagri: Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan PPKM Mikro

Mendagri: Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan PPKM Mikro

Nasional
Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Nasional
Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Nasional
IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

Nasional
Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Nasional
Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Nasional
Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Nasional
Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Nasional
Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Nasional
Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Nasional
Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X