Jokowi Harapkan Komitmen Malaysia Melawan Diskriminasi Sawit di Pasar Uni Eropa

Kompas.com - 05/02/2021, 14:34 WIB
Tangkapan layar kunjungan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin disambut Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/2/2021). Kompas.com/tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden/Fitria Chusna FarisaTangkapan layar kunjungan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin disambut Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengharapkan komitmen Malaysia untuk melawan diskriminasi sawit di pasar Uni Eropa. Ia menyebut, perjuangan akan lebih optimal jika dilakukan secara bersama-sama.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Uni Eropa dan ASEAN Sepakat Keberlanjutan Minyak Sawit adalah Tujuan

"Indonesia akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit," kata Jokowi melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (5/2/2021).

"Perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama dan Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Muhyiddin Yassin. Ia mengatakan, diskriminasi terhadap sawit tidak menggambarkan kelestarian industri sawit dunia.

Hal ini juga kontradiktif dengan komitmen Uni Eropa kepada Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dalam hal perdagangan bebas.

"Malaysia akan terus bekerja sama dengan pihak Indonesia dalam isu diskriminasi minyak sawit, terutama memperkasakan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)," kata Muhyiddin Yassin.

"Ini bagi memastikan kita dapat melindungi industri sawit, terutamanya bagi menyelamatkan berjuta-juta pekebun-pekebun kecil yang bergantung hidup sepenuhnya kepada industri sawit di Malaysia dan Indonesia," ujarnya.

Baca juga: Uni Eropa Bantah Diskriminasi Minyak Sawit Asal Indonesia

Sebelumnya, pemerintah berencana menggugat Uni Eropa ke WTO terkait arahan energi terbarukan II atau Renewable Energy Directives II (RED II) yang dinilai mendiskriminasi.

Kepala Subdirektorat Produk Agro Direktorat Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Donny Tamtama mengatakan, gugatan rencananya akan dilayangkan ke WTO pada awal 2021.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X