Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tuding Moeldoko Lakukan Upaya Terstruktur dan Sistematis, Ini Penjelasannya

Kompas.com - 03/02/2021, 10:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah pernyataan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait pertemuan dengan sejumlah kader Demokrat.

Moeldoko mengatakan, munculnya isu adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Demokrat bermula dari foto mantan Panglima TNI itu dengan sejumlah kader. Pertemuan itu, menurut Moeldoko berlangsung di kediamannya

"Moeldoko menganggap dirinya dikaitkan dalam gerakan ini, karena berdasarkan foto-foto belaka. Padahal, faktanya tidak demikian," kata Herzaky, dalam keterangan tertulis, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Kalau Moeldoko Mau Jadi Capres Partai Demokrat, Bikin Kartu Anggota Dahulu

Menurut Herzaky, kedatangan kader Demokrat dari sejumlah daerah ke Jakarta untuk bertemu Moeldoko, dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Ia juga menyebut, pertemuan sejumlah kader Demokrat tidak dilakukan di rumah Moeldoko.

"Ada yang mengundang, membiayai tiket pesawat, menjemput di bandara, membiayai penginapan, termasuk konsumsi," ungkapnya.

Kemudian, Herzaky meragukan pernyataan Moeldoko yang mengaku tidak mengerti konteks pembicaraan dalam pertemuan dengan kader Demokrat.

Pasalnya, berdasarkan keterangan yang ia terima, pertemuan tersebut membahas rencana pengusungan Moeldoko sebagai calon Presiden 2024.

"Untuk memuluskan rencana itu, para pelaku gerakan mempersiapkan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, melalui proses kongres luar biasa," terang dia.

Baca juga: Eks Wasekjen Sebut Moeldoko Figur yang Tepat Pimpin Partai Demokrat

Selain itu, Herzaky menuturkan bahwa pengiriman surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Presiden Joko Widodo merupakan bentuk komitmen untuk saling menjaga hubungan baik.

Komitmen tersebut, kata dia, seharusnya dilakukan untuk menghentikan pihak-pihak yang kerap mencatut nama Presiden Jokowi maupun AHY dengan tujuan mengadu domba.

"Jadi jangan dibelokkan, kok malah kita dianggap berhadapan dengan Istana," imbuhnya.

Sebelumnya, Moeldoko telah menjelaskan awal mula isu tersebut berkembang dan melibatkan namanya. Ia menyebut kerap kedatangan tamu di rumahnya.

Sebagai mantan Panglima TNI, Moeldoko mengaku selalu membuka pintu untuk siapa saja yang hendak bertamu.

Baca juga: Saat Moeldoko, Nazaruddin, hingga Marzuki Alie Dituding Ingin Dongkel AHY

Moeldoko tak menyebutkan secara detail tamu yang ia maksud. Namun, ia hanya menyebut bahwa tamu itu datang berbondong dan membicarakan banyak hal tentang situasi terkini.

Moeldoko menduga isu itu berangkat dari foto-foto dirinya bersama tamu-tamu tersebut.

"Mungkin dasarnya foto-foto, ya ada orang dari Indonesia Timur, dari mana-mana kan pengin foto sama saya, ya saya terima saja, apa susahnya," ujar Moeldoko, dalam konferensi pers virtual, Senin (1/2/2021).

Moeldoko mengaku prihatin terhadap situasi yang berkembang saat ini. Sebab, sejatinya ia juga mencintai Partai Demokrat.

Baca juga: Isu Kudeta di Demokrat: Tudingan AHY dan Terseretnya Nama Moeldoko

Kendati demikian, ia tak keberatan isu ini digulirkan. Namun, ia mewanti-wanti Partai Demokrat untuk tidak dengan mudahnya menuding Istana, apalagi melibatkan Presiden Joko Widodo.

"Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit Istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini," kata Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com