Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Kudeta di Demokrat: Tudingan AHY dan Terseretnya Nama Moeldoko

Kompas.com - 02/02/2021, 07:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada gerakan yang ingin mengambil alih posisi ketua umum partainya secara paksa.

AHY menuding ada pejabat pemerintahan di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo yang terlibat dalam gerakan "kudeta" tersebut.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Demokrat: Moeldoko Ingin Ambil Alih Partai secara Inkonstitusional untuk Kepentingan 2024

Dalam konferensi pers, AHY tidak menyebut nama pejabat yang dimaksud. Namun, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut pejabat yang dimaksud adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis.

"Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau Biru melawan Merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden," kata Herzaky menambahkan.

AHY mengungkapkan, gerakan kudeta itu didalangi oleh lima orang, salah satunya sosok yang ia sebut sebagai pejabat pemerintah.

Baca juga: Moeldoko ke Partai Demokrat: Kudeta Itu dari Dalam, Masa dari Luar?

Empat orang lainnya berasal dari Partai Demokrat, yakni seorang kader aktif, kader yang sudah enam tahun tidak aktif, mantan kader yang sudah sembilan tahun dipecat, dan satu mantan kader yang keluar dari partai sejak tiga tahun lalu.

AHY mengatakan, upaya kudeta tersebut rencananya dilakukan melalui kongres luar biasa (KLB). Ia menyebut sejumlah kader Partai Demokrat telah dihubungi dan diajak untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat.

"Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar," kata AHY.

Baca juga: Dituding Demokrat, Moeldoko: Jangan Ganggu Pak Jokowi

Senada dengan pernyataan Herzaky, AHY menyebutkan, kudeta di Partai Demokrat itu akan dijadikan sebagai kendaraan politik bagi Pemilu 2024.

Kendati demikian, AHY menegaskan, kadernya tetap solid. Ia mengaku telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad dari seluruh pimpinan di tingkat daerah dan cabang.

Menurut AHY, seluruh pimpinan di tingkat daerah patuh pada kepemimpinan hasil Kongres V Partai Demokrat.

"Insya Allah, gerakan ini dapat ditumpas oleh kesetiaan dan kebulatan tekad seluruh pimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah dan cabang, serta para kader Demokrat lainnya di berbagai wilayah Tanah Air," ujar dia.

Respons Moeldoko

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengadilan Tinggi Batalkan Putusan Bebas Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tinggi Batalkan Putusan Bebas Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Singgung Konser Coldplay di Jakarta yang Hanya Sehari, Jokowi: Karena Perizinan Kita Ruwet

Singgung Konser Coldplay di Jakarta yang Hanya Sehari, Jokowi: Karena Perizinan Kita Ruwet

Nasional
Banyak Event Dibatalkan karena Alasan Keamanan, Jokowi: Tugasnya Polri Membuat Aman

Banyak Event Dibatalkan karena Alasan Keamanan, Jokowi: Tugasnya Polri Membuat Aman

Nasional
Polri: Kasus Bocah 13 Tahun Diduga Tewas Dianiaya Polisi Sedang Diusut Polda Sumbar

Polri: Kasus Bocah 13 Tahun Diduga Tewas Dianiaya Polisi Sedang Diusut Polda Sumbar

Nasional
Jokowi Lemas Saat Tahu Izin Berbelit-belit untuk Gelar MotoGP di Mandalika

Jokowi Lemas Saat Tahu Izin Berbelit-belit untuk Gelar MotoGP di Mandalika

Nasional
Jokowi Singgung Ada Kementerian Matikan Perizinan Online, Berujung Ditangkap KPK

Jokowi Singgung Ada Kementerian Matikan Perizinan Online, Berujung Ditangkap KPK

Nasional
Urus Izin Event Kini Pakai Online, Luhut: Tidak Ada Lagi Keluar H-1 Sebelum Acara

Urus Izin Event Kini Pakai Online, Luhut: Tidak Ada Lagi Keluar H-1 Sebelum Acara

Nasional
Luhut Sebut Perizinan Online Bakal Diterapkan untuk Tenaga Kerja Asing

Luhut Sebut Perizinan Online Bakal Diterapkan untuk Tenaga Kerja Asing

Nasional
Kapolri Pastikan Izin Penyelenggaraan 'Event' Tak Lagi Berbelit-belit

Kapolri Pastikan Izin Penyelenggaraan "Event" Tak Lagi Berbelit-belit

Nasional
'Baju yang Dikenakan Kaesang Itu Kekecilan kalau Hanya Sebatas Cawagub'

"Baju yang Dikenakan Kaesang Itu Kekecilan kalau Hanya Sebatas Cawagub"

Nasional
Jokowi: Betapa Sangat Beratnya Jadi Penyelenggara Event di Indonesia

Jokowi: Betapa Sangat Beratnya Jadi Penyelenggara Event di Indonesia

Nasional
Panglima TNI: Perancis Jamin Kelangsungan Suku Cadang Alutsista yang Dibeli RI

Panglima TNI: Perancis Jamin Kelangsungan Suku Cadang Alutsista yang Dibeli RI

Nasional
PKS Dinilai Nekat Usung Sohibul Iman jadi Cagub Jakarta, Kalah Jauh dari Anies-Ridwan Kamil

PKS Dinilai Nekat Usung Sohibul Iman jadi Cagub Jakarta, Kalah Jauh dari Anies-Ridwan Kamil

Nasional
Jokowi Singgung Konser Taylor Swift di Singapura, Beri Contoh soal Cepatnya Perizinan 'Event'

Jokowi Singgung Konser Taylor Swift di Singapura, Beri Contoh soal Cepatnya Perizinan "Event"

Nasional
Soal Rencana Anies Tukar Pikiran dengan Prabowo, Golkar: Semua Komunikasi Itu Baik

Soal Rencana Anies Tukar Pikiran dengan Prabowo, Golkar: Semua Komunikasi Itu Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com