Wapres Minta Kebijakan Terkait Energi Harus Berpihak pada Masyarakat Miskin

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kebijakan terkait pemanfaatan energi lebih berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan.

Dengan demikian, masyarakat miskin dan rentan bisa mendapatkan akses terhadap energi yang akan berujung pada ketahanan energi nasional.

"Sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), saya meminta agar kebijakan energi harus berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan untuk mendorong keadilan terhadap akses energi," ujar Ma'ruf saat memberi sambutan dalam Dies Natalis ke-5 dan Lustrum ke-1 Universitas Pertamina Tahun 2021 secara daring, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Produktivitas SDM Indonesia Tertinggal di ASEAN, Wapres Minta Terus Dipacu

Ma'ruf mengatakan, sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki kebutuhan energi yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Hal tersebut seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan industri, dan kemajuan pembangunan nasional.

Selain itu, faktor penting dalam ketahanan energi yakni keadilan terhadap akses energi.

"Karena itu persoalan energi sesungguhnya juga sangat terkait dengan persoalan kemiskinan," kata dia.

Baca juga: Wapres Sebut Pengelolaan Wakaf Uang Diproyeksikan untuk Kegiatan Sosial

Ma'ruf mencontohkan, saat ini masih banyak wilayah yang belum mendapatkan akses listrik walaupun tingkat elektrifikasi sudah mencapai 99 persen.

Sementara, banyak rumah tangga miskin yang meskipun tersedia infrastruktur listrik di wilayahnya tetap tidak mendapatkan akses.

"Itu karena terdapat entry barrier untuk membayar biaya pemasangan listrik dan membeli perlengkapan terkait," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Ajak Ulama Cari Solusi Atasi Penyebab Bencana Alam di Tanah Air

Khusus subsidi listrik, kata dia, upaya untuk mendorong keadilan telah dimulai sejak 2017, yakni saat pemerintah memberlakukan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran untuk kelompok daya 900 VA.

Menurut Ma'ruf, jumlah masyarakat miskin yang menikmati subsidi listrik meningkat dari 26 persen sebelum 2017 menjadi 44 persen pada 2018.

"Akan tetapi penerima subsidi listrik saat ini masih didominasi oleh kelompok dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi," kata dia.

Contoh lainnya, kata Ma'ruf, penggunaan energi untuk memasak. Pada 2021, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 54 triliun untuk subsidi LPG.

Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan LPG sampai 7,5 juta metrik ton untuk masyarakat.

Meskipun demikian, masih terdapat lebih dari 12,51 juta rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia yang memasak menggunakan kayu bakar.

Baca juga: Wapres Berharap Penjenamaan Ekonomi Syariah Dapat Tingkatkan Pengetahuan Masyarakat

Ia mengatakan, ketimpangan juga masih terjadi untuk subsidi LPG yang hanya dinikmati oleh 35 persen kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Oleh karena itu, Ma'ruf menekankan bahwa kebijakan subsidi energi di Tanah Air harus diperbaiki demi terciptanya keadilan.

"Sisanya dinikmati kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Tentu ini ironis, karena alokasi subsidi elpiji jumlahnya sangat besar dan cenderung meningkat," kata dia.