Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aiman Witjaksono
Jurnalis

Jurnalis

Sinyal Pecah Kongsi Anies-Gerindra

Kompas.com - 01/02/2021, 09:46 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Apa yang melatarbelakangi judul kali ini mungkin bisa jadi bagian dari pro dan kontra. Tapi tanda-tandanya semakin jelas. Apalagi jika dikaitkan dengan proyeksi ke depan.

Bukan tak mungkin akan ada kutub baru yang akan terbentuk pada 2022 yang mencairkan suasana politik di Indonesia. Apa itu?

Program Aiman di Kompas TV yang tayang senin (1/2/2021) pukul 20.00 sengaja mengangkat topik ini sebagai permulaan dari perubahan kutub politik yang terus bergerak menuju Pilpres 2024.

Kondisi saat ini yaitu pandemi Covid-19 yang seolah tak berujung menjadi bumbu dalam dinamika perubahan kutub itu. Segala daya dan upaya terus dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk menangani pandemi.

Nah, di tengah daya upaya itu, tiba-tiba terdengar suara sumbang dari kader Gerindra Jakarta terhadap Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Padahal, 4 tahun kebersamaan Anies-Gerindra selama ini terlihat baik-baik saja.

Baca juga: Duduk Perkara Kisruh di Gerindra, Berawal Kritikan Ali Lubis Desak Anies Baswedan Mundur...

Gerindra adalah partai pengusung Anies-Sandi di Pilkada Jakarta 2017. Anies-Sandi menang atas Ahok-Djarot. Ketika Sandi mundur sebagai wakil gubernur untuk maju Pilpres 2019 sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo, pengganti Sandi pun adalah kader Gerindra, Riza Patria.

Dua sinyal pecah kongsi

Sinyal pertama adalah pernyataan Ali Lubis, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra, Jakarta Timur. Sayang, ia tak bersedia diwawancara Aiman. Apa yang disampaikan Ali Lubis adalah sebentuk serangan pada Gubernur yang disokong partainya. Isunya terkait penanganan pandemi di Ibu Kota.

Melalui tulisan dan video, Ali Lubis mengatakan bahwa Anies sudah menyerah menangani Covid-19. Angka kasus Covid-19 di Indonesia memang terus meningkat.

"Ini menimbulkan pertanyaan besar apakah Anies menyerah lawan Covid-19? Jika seperti itu maka sebaiknya mundur saja dari jabatan gubernur," kata Ali Lubis dalam keterangan tertulisnya (25/1/2021).

Pernyataan Ali merespons sikap Pemda DKI Jakarta yang meminta pusat menangani koordinasi fasilitas kesehatan di Jakarta mengingat layanan kesehatan di Jakarta terbebani oleh pasisen dari luar Jakarta. 

Baca juga: Anies Disebut Telah Meminta Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Pernyataan Lubis menimbulkan tanda tanya. Selama ini Gerindra adalah pembela utama Anies.

Sinyal kedua adalah soal pembahasan revisi UU Pemilu. Dalam draf yang beredar Pilkada 2022 dan 2023 akan kembali dihidupkan.

Pilkada 2022 dan 2023 ini dianggap banyak kalangan akan menyelamatkan para jagoan survei Capres 2024 yang bakal kehilangan panggung di dua tahun tersebut. Sebut saja, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Khofifah Indarparawansa.

Tetap menjabat sebelum Pilpres 2024 adalah keuntungan dari sisi publikasi sebab mereka akan tetap berada di pusat sorotan pemberitaan. Itu yang terjadi pada Jokowi yang berada di pusat pemberitaan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta 2012-2014 sebelum akhirnya menang Pilpres 2014.

Peta dukungan terakhir, partai yang mendukung Pilkada 2022 dan 2023 adalah Partai Golkar, Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com