Kompas.com - 24/11/2020, 16:22 WIB
Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menimbang berat badan balita saat kegiatan Posyandu balita khusus daerah pedalaman di Desa Matabundu, Kecamatan Laonti, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Jumat (13/11/2020). Kegiatan Posyandu keliling di daerah pedalaman itu bertujuan menekan jumlah penduduk stunting atau gagal tumbuh serta mendukung pencapaian pembangunan kesehatan ibu dan anak terutama penurunan angka kematian balita. ANTARA FOTO/Jojon/wsj. ANTARA FOTO/JOJONKader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menimbang berat badan balita saat kegiatan Posyandu balita khusus daerah pedalaman di Desa Matabundu, Kecamatan Laonti, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Jumat (13/11/2020). Kegiatan Posyandu keliling di daerah pedalaman itu bertujuan menekan jumlah penduduk stunting atau gagal tumbuh serta mendukung pencapaian pembangunan kesehatan ibu dan anak terutama penurunan angka kematian balita. ANTARA FOTO/Jojon/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah daerah diminta lebih kreatif dan inovatif untuk menurunkan angka stunting. Terlebih saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Staf Khusus Wakil Presiden Bambang Widianto selaku Sekretaris Eksekutif (Ad Interim) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), mengatakan, pemerintah pusat telah menyusun beberapa panduan untuk pemerintah daerah agar dapat menurunkan angka stunting.

"Pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam upaya menurunkan pravelensi stunting di tengah pandemi Covid-19," ujar Bambang saat membuka Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2020), dikutip dari siaran pers.

"Terkait hal ini, pemerintah pusat telah menyusun beberapa panduan yang bisa menjadi referensi dalam penyediaan layanan di lapangan," lanjut dia.

 

Pedoman pelayanan kepada masyarakat, kata Bambang, sangat diperlukan terutama agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebab, selama pandemi Covid-19 terjadi penurunan jumlah kunjungan ke Posyandu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Pemerintah Klaim Penurunan Angka Stunting Sudah Cukup Terlihat

Padahal, Posyandu juga merupakan salah satu cara untuk melakukan pencegahan stunting.

“Padahal pencegahan stunting tidak bisa berhenti,” kata dia.

Lebih jauh Bambang mengatakan, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, anak balita Indonesia yang mengalami stunting adalah sebesar 30,8 persen.

Hal tersebut juga berarti bahwa hampir 1 dari 3 anak Indonesia mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, yakni sejak masa kandungan hingga usia 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan.

"Jika dibiarkan, anak-anak yang menderita stunting akan mempunyai kemampuan kognitif yang lebih rendah, rentan terhadap penyakit tidak menular dan ketika dewasa mempunyai produktivitas yang rendah," kata dia.

Selain itu, para kepala daerah juga diharapkan memiliki komitmen kuat untuk mengutamakan pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan daerahnya.

Baca juga: Pusat Minta Pemda Jalankan Program Pencegahan Stunting Sesuai Rencana

Seluruh sumber daya yang dimiliki daerah tersebut, harus dapat diberdayakan untuk pencegahan stunting.

“Dengan komitmen yang kuat kepala daerah saya optimistis target penurunan prevalensi stunting hingga angka 14 persen di tahun 2024 mendatang dapat tercapai,” ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Nasional
217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

Nasional
Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Nasional
Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.