Kompas.com - 24/01/2021, 15:24 WIB
Rizieq Shihab (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (12/12/2020). Rizieq Shihab tiba di Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta pada 14 November lalu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ARizieq Shihab (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (12/12/2020). Rizieq Shihab tiba di Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta pada 14 November lalu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Prawiro menyesalkan laporkan terhadap Rizieq Shihab ke Bareskrim Polri dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII terkait penggunaan lahan tanpa izin.

Adapun lahan tersebut digunakan untuk Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, FPI di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Kami sangat menyesalkan terhadap laporan tersebut, karena itu kan menurut kami lahan sudah lama ditelantarkan dan sekarang banyak dikerjakan oleh penggarap,” kata Sugito kepada Kompas.com, Minggu (24/1/2021).

Baca juga: Rizieq Shihab Dilaporkan PTPN ke Bareskrim soal Lahan untuk Pesantren di Megamendung

Sugito menyampaikan, karena pimpinan FPI Rizieq Shihab saat itu ingin mendirikan sebuah pesatren, penggarap menjualnya kepada yayasan Markaz Syariah.

“Semua itu ada bukti yang sifatnya otentik, ada hitam di atas putih dan kita sebagian besar sudah waarmerking di notaris,” ujar Sugito.

“Jadi pesantren Markaz Syariah Argokultural itu membeli secara sah dari penggarap,” ucap dia.

Baca juga: Kontroversi Swab Test Rizieq Shihab, Bima Arya Bakal Sanksi RS Ummi

Sugito menduga, PTPN VIII sengaja mempermasalahkan lahan yang sudah lama ditelantarkan tersebut karena terkait dengan Rizieq Shihab.

“Kalau menurut saya PTPN VIII itu masuk ke dalam grand design untuk ngerjain Habib Rizieq dalam skala yang lebih besar,” kata Sugito.

Dia mempertanyakan soal lahan PTPN VIII lainnya yang dipakai oleh perusahaan atau perorangan tetapi tidak dilaporkan kasusnya ke polisi. 

"Dan hanya pesantren milik yayasan Markaz Syariah yang dilaporkan? ini ada apa?” ucap dia.

Baca juga: Rizieq Shihab Ajak Masyarakat Bantu Korban Terdampak Bencana

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 7 Mei : Bertambah 167, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 46.663 Orang

UPDATE 7 Mei : Bertambah 167, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 46.663 Orang

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Sebut Solusi Relokasi Sudah Ditawarkan sejak Lama

Pengurus GKI Yasmin Sebut Solusi Relokasi Sudah Ditawarkan sejak Lama

Nasional
UPDATE 7 Mei: Ada 84.430 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 7 Mei: Ada 84.430 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 7 Mei: Ada 98.546 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 7 Mei: Ada 98.546 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 7 Mei: Tambah 5.891 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.558.423

UPDATE 7 Mei: Tambah 5.891 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.558.423

Nasional
UPDATE 7 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.078.279

UPDATE 7 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.078.279

Nasional
UPDATE: Bertambah 6.327 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Ada 1.703.632

UPDATE: Bertambah 6.327 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Ada 1.703.632

Nasional
Kemenko Polhukam hingga Polri Diminta Dorong Penyelesaian Kasus GKI Yasmin

Kemenko Polhukam hingga Polri Diminta Dorong Penyelesaian Kasus GKI Yasmin

Nasional
Pelarian Eddy Tansil dari Penjara, Kalapas Baru Tahu Sang Koruptor Kabur 2 Hari Berikutnya

Pelarian Eddy Tansil dari Penjara, Kalapas Baru Tahu Sang Koruptor Kabur 2 Hari Berikutnya

Nasional
NIK Sudah Diintegrasikan, Kemendagri Nilai Perlindungan Data Pribadi Mendesak

NIK Sudah Diintegrasikan, Kemendagri Nilai Perlindungan Data Pribadi Mendesak

Nasional
Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bisa Undang Kecurigaan Ada DOM Tersembunyi di Papua

Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bisa Undang Kecurigaan Ada DOM Tersembunyi di Papua

Nasional
Dukung Silaturahmi Virtual, Kemenkominfo Pastikan Layanan Internet Bagus Saat Lebaran

Dukung Silaturahmi Virtual, Kemenkominfo Pastikan Layanan Internet Bagus Saat Lebaran

Nasional
Menag: Kapasitas Gereja Tak Boleh Lebih dari 50 Persen Saat Ibadah Kenaikan Isa Almasih

Menag: Kapasitas Gereja Tak Boleh Lebih dari 50 Persen Saat Ibadah Kenaikan Isa Almasih

Nasional
GKI Yasmin: Tawaran Bima Arya Tidak Berlandaskan Hukum dan Konstitusi

GKI Yasmin: Tawaran Bima Arya Tidak Berlandaskan Hukum dan Konstitusi

Nasional
MK Kembali Terima 8 Gugatan Sengketa Hasil Pilkada 2020 Setelah Pelaksanaan PSU

MK Kembali Terima 8 Gugatan Sengketa Hasil Pilkada 2020 Setelah Pelaksanaan PSU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X