Walhi: Pelepasan Hutan Kalimantan Era Jokowi Capai 427.952 Hektare

Kompas.com - 24/01/2021, 14:38 WIB
Ilustrasi hutan Kalimantan di negara bagian Sabah, Malaysia. K. YoganandIlustrasi hutan Kalimantan di negara bagian Sabah, Malaysia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi) Edo Rakhman menyebut, pelepasan atau pinjam pakai kawasan hutan Kalimantan untuk kegiatan usaha masih terjadi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia membantah pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang mengatakan bahwa pemerintah tak mengobral izin baru untuk usaha perkebunan sawit dan tambang.

"Tidak benar kalau selama era Jokowi tidak ada pelepasan atau pinjam pakai kawasan hutan," kata Edo kepada Kompas.com, Minggu (24/1/2021).

Baca juga: Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Berdasarkan data yang dihimpun Walhi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pelepasan kawasan hutan terjadi di sejumlah provinsi selama 2014-2019.

Di Kalimantan, dalam kurun waktu 5 tahun, terjadi pelepasan kawasan hutan seluas 418.750 hektare untuk pembukaan usaha kelapa sawit dan 99 hektare untuk pabrik kelapa sawit.

Selain untuk dua komoditas tersebut, pelepasan kawasan hutan dilakukan untuk sejumlah keperluan lainnya seperti bandar udara, kampus, karet, pelabuhan, pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian bauksit, pencetakan lahan pertanian, peternakan sapi, hingga terminal dan gudang.

Luas total kawasan hutan Kalimantan yang dilepas untuk kepentingan-kepentingan tersebut mencapai 427.952 hektare.

Dihubungi secara terpisah, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah menyebut bahwa terdapat total 592 unit Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sepanjang 2016-2020.

Baca juga: Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Data itu Jatam dapatkan dari mengolah data Sistem Informasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan (SIPPKH) di situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dapat diakses publik.

"Sejak 2016 hingga 2020 terdapat total 592 unit IPPKH atau 241.613,25 hektar luas izin pinjam pakai kawasan hutan yang dikeluarkan oleh menteri untuk digunakan bagi kepentingan non-kehutanan, termasuk sawit dan pertambangan," ucap Merah saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/1/2021).

Selain itu, dari data yang diperoleh secara keseluruhan, ditemukan 1.034 unit IPPKH hingga Juni 2020 yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Baca juga: Banjir Kalsel, Walhi: Presiden Jangan Hanya Salahkan Hujan, Panggil Juga Perusahaan Tambang

Adapun total luas lahan yang digunakan mencapai 499.655,57 hektar. "Ini nyaris setara dua kali luas Kabupaten Bogor," kata dia.

IPPKH merupakan izin penggunaan kawasan hutan yang diberikan pejabat setingkat Menteri untuk kepentingan non-kehutanan, termasuk untuk sawit dan pertambangan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Nasional
SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

Nasional
Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Nasional
SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

Nasional
Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X