Menkes Kapok Gunakan Data Kemenkes, Akan Pakai Data KPU untuk Basis Vaksinasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya akan menggunakan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai basis data untuk vaksinasi Covid-19.

Alasannya, KPU baru saja menggelar Pilkada 2020 sehingga data yang ada masih aktual dengan kondisi masyarakat di daerah.

Selain itu, Budi juga menyebut sudah kapok menggunakan data Kementerian Kesehatan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya. Supaya tidak salah atau bagaimana. Saya sudah kapok, saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes," ujar Budi dikutip dari acara "Vaksin dan Kita" yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, yang ditayangkan kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Ditanya Konglomerat soal Vaksinasi Mandiri, Menkes: Pastikan Rakyat Dapat secara Gratis

"Saya ambil datanya KPU. Sudahlah itu KPU manual kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current. Ambil data KPU base-nya untuk masyarakat," lanjutnya.

Sebelum menyampaikan hal itu, Budi sempat mengungkapkan pernah diberi data jumlah puskesmas dan rumah sakit (RS) dari pendataan Kemenkes.

Berdasarkan data itu, secara agregat disebutkan jumlah total puskesmas dan RS cukup untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara nasional.

"(Disebutkan) RS pemerintah saja, tidak usah melibatkan pemda, tidak usah bikin dengan RS swasta cukup. Ah saya kapok. Saya enggak percaya data nasional," ungkap Budi.

Baca juga: Cerita Menkes yang Dapat Banyak Pertanyaan dari CEO dan Konglomerat soal Vaksinasi Mandiri

Dia lantas menelusuri data sarana kesehatan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Dari penelusuran itu baru terungkap bahwa sarana kesehatan yang ada tidak mencukupi.

"Itu 60 persen, tidak cukup. Karena kalau di Bandung yang RS dan puskesmas penuh (jumlahnya banyak) pasti bisa. Tetapi, begitu di Puncak Jaya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari atau delapan tahun (vaksinasi selesai)," tegas Budi.

"Jadi sekarang saya sudah lihat by kabupaten/kota strategi vaksinasinya. Maka, kami akan perbaiki stateginya," tambahnya.

Baca juga: Menkes: Jangan Sampai Golongan Kaya Dapat Vaksin Lebih Awal Dibanding yang Tidak Mampu

Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan, vaksinasi Covid-19 seharusnya memang bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih dari satu tahun.

Menurut perhitungan Jokowi, target tersebut mampu direalisasikan Indonesia karena memiliki sarana dan vaksinator yang mendukung.

Salah satunya, keberadaan 10.000 puskesmas di Indonesia.

"Ada kurang lebih 30.000 vaksinator, ada 10.000 puskesmas, 3.000 RS yang bisa kita gerakkan," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam 11th Kompas 100CEO Forum 2021 yang digelar secara virtual, Kamis (21/1/2021).

Dia lantas menjelaskan, apabila satu vaksinator bisa menyuntik vaksin kepada 30 orang dalam satu hari, maka pencapaian vaksinasi dalam sehari sudah mencapai hampir 1 juta orang.

Baca juga: Ketua IDI: Menkes Cepat soal Vaksinasi, tetapi Belum Maksimal Tekan Penularan Covid-19

Jokowi menyebut pencapaian itu merupakan angka yang besar sekali. Terlebih lagi, jika sarana RS dan puskesmas mendukung secara maksimal.

"Ini angka yang besar sekali. Ini kekuatan kita ada di sini. Negara lain tidak punya puskesmas. Kita memiliki yang setiap tahun juga sudah melakukan vaksinasi imunisasi kepada anak-anak kita," ungkap Jokowi.

"Karenanya, ini harus terus kita dorong juga kesiapan vaksinnya jangan sampai terlambat. Ini kenapa pernah saya bilang tidak ada setahun harusnya vaksinasi bisa kita selesaikan. Dari angka-angkanya yang saya hitung kita bisa," tambahnya.