Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Menkes yang Dapat Banyak Pertanyaan dari CEO dan Konglomerat soal Vaksinasi Mandiri

Kompas.com - 21/01/2021, 14:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ia mendapat banyak pertanyaan dari para CEO dan konglomerat soal vaksinasi mandiri Covid-19 di Indonesia. 

"Saya terima banyak WhatsApp massage (pesan WhatsApp) dari teman-teman CEO dan konglomerat yang dulu menjadi nasabah saya yakni mengenai vaksinssi mandiri," tutur Budi membuka ceritanya dalam acara 11th Kompas 100CEO Forum 2021 yang digelar secara virtual, Kamis (21/1/2021).

Baca juga: Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Menanggapi berbagai pertanyaan itu, dia pun menegaskan bahwa secara umum, program vaksinasi Covid-19 tidak hanya bertujuan melindungi diri sendiri.

Vaksin, kata Budi, disuntikkan untuk membangun herd immunity atau kekebalan komunitas.

"Jadi ini bukan produk individu tapi ini produk yang sangat sosialis. Vaksin itu bukan hanya untuk melindungi kita, tetapi ini untuk lindungi keluarga kita, tetangga kita, seluruh rakyat Indonesia dan seluruh umat manusia di seluruh dunia," papar Budi.

"Sehebat dan sekaya apa pun negara kalau dia bisa beli vaksin untuk negara dia, tetapi jika orang-orang lain di sekitar negara dia tidak divaksin dan tidak dia bantu pikirkan, ingat kan pergerakan manusia itu pasti ada," kata Budi lagi.

Oleh karena itu, menurut dia, penularan Covid-19 tetap bisa terjadi jika vaksinasi tidak dilakukan dengan tepat di setiap negara.

Berbeda jika setiap negara melarang warganya bepergian ke luar negeri.

"Jadi Bapak, Ibu tolong bantu ditularkan pemahaman bahwa vaksin tujuannya bukan untuk lindungi diri kita pribadi, tetapi ini untuk semuanya," ucap Budi.

"Ini program yang sangat sosialis bukan individualis. Jadi appproach seperti itu masih kita gunakan dalam program vaksinasi Covid-19," kata dia.

Baca juga: Erick Thohir: Kita Tak Bisa Menutup Mata, Vaksinasi Mandiri Juga Diperlukan

Oleh karena itu, menurut dia, vaksin gratis yang sudah diprogramkan oleh pemerintah harus dijamin tersalurkan kepada seluruh Indonesia.

Apabila dari kalangan CEO dan konglomerat ingin membantu dengan adanya vaksinasi mandiri, pemerintah memperbolehkannya asal dengan memahami tiga hal. 

Pertama, vaksinasi Covid-19 adalah untuk seluruh rakyat sehingga tidak boleh hanya untuk satu kelompok saja.

Baca juga: Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri yang Semakin Menguat

Kedua, vaksin ini harus diberikan semerata mungkin untuk semua macam golongan. Jangan sampai kelihatan satu golongan tertentu bisa mendapatkan akses lebih dulu.

"Saya yakin para CEO ingin dapat akses lebih dulu dan anda mampu untuk dapat itu. Tapi tolong pikirkan seluruh rakyat Indonesia. Karena tidak ada gunanya juga kita disuntik dan yang lain tidak," kata Budi.

Ketiga, Budi meminta agar dipastikan terlebih dulu vaksin untuk masyarakat diberikan secara gratis sebagai hak warga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com