Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/01/2021, 14:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ia mendapat banyak pertanyaan dari para CEO dan konglomerat soal vaksinasi mandiri Covid-19 di Indonesia. 

"Saya terima banyak WhatsApp massage (pesan WhatsApp) dari teman-teman CEO dan konglomerat yang dulu menjadi nasabah saya yakni mengenai vaksinssi mandiri," tutur Budi membuka ceritanya dalam acara 11th Kompas 100CEO Forum 2021 yang digelar secara virtual, Kamis (21/1/2021).

Baca juga: Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Menanggapi berbagai pertanyaan itu, dia pun menegaskan bahwa secara umum, program vaksinasi Covid-19 tidak hanya bertujuan melindungi diri sendiri.

Vaksin, kata Budi, disuntikkan untuk membangun herd immunity atau kekebalan komunitas.

"Jadi ini bukan produk individu tapi ini produk yang sangat sosialis. Vaksin itu bukan hanya untuk melindungi kita, tetapi ini untuk lindungi keluarga kita, tetangga kita, seluruh rakyat Indonesia dan seluruh umat manusia di seluruh dunia," papar Budi.

"Sehebat dan sekaya apa pun negara kalau dia bisa beli vaksin untuk negara dia, tetapi jika orang-orang lain di sekitar negara dia tidak divaksin dan tidak dia bantu pikirkan, ingat kan pergerakan manusia itu pasti ada," kata Budi lagi.

Oleh karena itu, menurut dia, penularan Covid-19 tetap bisa terjadi jika vaksinasi tidak dilakukan dengan tepat di setiap negara.

Berbeda jika setiap negara melarang warganya bepergian ke luar negeri.

"Jadi Bapak, Ibu tolong bantu ditularkan pemahaman bahwa vaksin tujuannya bukan untuk lindungi diri kita pribadi, tetapi ini untuk semuanya," ucap Budi.

"Ini program yang sangat sosialis bukan individualis. Jadi appproach seperti itu masih kita gunakan dalam program vaksinasi Covid-19," kata dia.

Baca juga: Erick Thohir: Kita Tak Bisa Menutup Mata, Vaksinasi Mandiri Juga Diperlukan

Oleh karena itu, menurut dia, vaksin gratis yang sudah diprogramkan oleh pemerintah harus dijamin tersalurkan kepada seluruh Indonesia.

Apabila dari kalangan CEO dan konglomerat ingin membantu dengan adanya vaksinasi mandiri, pemerintah memperbolehkannya asal dengan memahami tiga hal. 

Pertama, vaksinasi Covid-19 adalah untuk seluruh rakyat sehingga tidak boleh hanya untuk satu kelompok saja.

Baca juga: Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri yang Semakin Menguat

Kedua, vaksin ini harus diberikan semerata mungkin untuk semua macam golongan. Jangan sampai kelihatan satu golongan tertentu bisa mendapatkan akses lebih dulu.

"Saya yakin para CEO ingin dapat akses lebih dulu dan anda mampu untuk dapat itu. Tapi tolong pikirkan seluruh rakyat Indonesia. Karena tidak ada gunanya juga kita disuntik dan yang lain tidak," kata Budi.

Ketiga, Budi meminta agar dipastikan terlebih dulu vaksin untuk masyarakat diberikan secara gratis sebagai hak warga.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Jubir KPK Sebut Tak Dicecar soal Dugaan Perusakan Barbuk Kasus Dugaan Korupsi di Kementan

Eks Jubir KPK Sebut Tak Dicecar soal Dugaan Perusakan Barbuk Kasus Dugaan Korupsi di Kementan

Nasional
Sebaran Dukungan 3 Bakal Capres di 5 Provinsi Terbesar, Hasil Survei LSI Denny JA

Sebaran Dukungan 3 Bakal Capres di 5 Provinsi Terbesar, Hasil Survei LSI Denny JA

Nasional
Wakili Jokowi di HUT PSMTI, Moeldoko: Pembangunan yang Dirintis Jokowi Harus Berlanjut

Wakili Jokowi di HUT PSMTI, Moeldoko: Pembangunan yang Dirintis Jokowi Harus Berlanjut

Nasional
Amanda Manopo Dicecar 34 Pertanyaan Terkait Dugaan Promosikan Situs Judi 'Online'

Amanda Manopo Dicecar 34 Pertanyaan Terkait Dugaan Promosikan Situs Judi "Online"

Nasional
Diduga Promosikan Situs Judi 'Online', Amanda Manopo: Hanya Kesalahpahaman

Diduga Promosikan Situs Judi "Online", Amanda Manopo: Hanya Kesalahpahaman

Nasional
Dukungan untuk Prabowo, Ganjar, dan Anies dari Sisi Ekonomi dan Pendidikan Hasil Survei LSI Denny JA

Dukungan untuk Prabowo, Ganjar, dan Anies dari Sisi Ekonomi dan Pendidikan Hasil Survei LSI Denny JA

Nasional
Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Soroti Proses Hukum Eks Dirut PT LIB yang Mandek

Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Soroti Proses Hukum Eks Dirut PT LIB yang Mandek

Nasional
Sering Ditanya Dukungan Politik, Rais Aam PBNU: Tunggu Komando, Jangan Buka Lapak Sendiri

Sering Ditanya Dukungan Politik, Rais Aam PBNU: Tunggu Komando, Jangan Buka Lapak Sendiri

Nasional
KSP: Pembentukan Angkatan Siber TNI, Mau Tak Mau Harus Bicara Politik Anggaran Juga

KSP: Pembentukan Angkatan Siber TNI, Mau Tak Mau Harus Bicara Politik Anggaran Juga

Nasional
Selebgram Angela Lee Diperiksa Polri Terkait TPPU Sindikat Narkoba Fredy Pratama

Selebgram Angela Lee Diperiksa Polri Terkait TPPU Sindikat Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Kasus BTS 4G, Kejagung Siapkan Upaya Paksa untuk Panggil Staf Anggota Komisi I dan Perwakilan BPK

Kasus BTS 4G, Kejagung Siapkan Upaya Paksa untuk Panggil Staf Anggota Komisi I dan Perwakilan BPK

Nasional
Perbaikan 41 Kapal Perang TNI AL, KSAL: Tak Ada Target Selesai, Sesuaikan Kemampuan Galangan Kapal

Perbaikan 41 Kapal Perang TNI AL, KSAL: Tak Ada Target Selesai, Sesuaikan Kemampuan Galangan Kapal

Nasional
Saksi Sebut Istri Rafael Alun Hanya ke Kantor Saat Ada Acara

Saksi Sebut Istri Rafael Alun Hanya ke Kantor Saat Ada Acara

Nasional
KPK Duga Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Kementan Disobek dan Dihancurkan

KPK Duga Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Kementan Disobek dan Dihancurkan

Nasional
Dugaan Korupsi di Kementan Bertambah, Ada Gratifikasi dan TPPU

Dugaan Korupsi di Kementan Bertambah, Ada Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com