Perpres 7/2021 Diteken Jokowi, Pencegahan Ekstremisme Bakal Masuk Kurikulum

Kompas.com - 19/01/2021, 16:24 WIB
Ilustrasi terorisme ShutterstockIlustrasi terorisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menambahkan materi tentang pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme ke dalam kurikulum pendidikan formal.

Rencana ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE).

Baca juga: Imparsial: Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme Perlu Jadi Perhatian Kapolri Baru

Dilihat dari salinan dokumen perpres yang diunduh Kompas.com melalui situs Sekretariat Negara, diketahui bahwa upaya ini dilakukan karena pemerintah menilai materi tentang pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme belum diadopsi dalam kurikulum pendidikan formal dan kegiatan kemahasiswaan.

Selain itu, kurikulum pendidikan formal dianggap belum menggunakan metodologi pembelajaran dengan cara berpikir kritis.

Materi pencegahan ekstremisme nantinya tidak hanya ditambahkan ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi saja, tetapi juga pendidikan formal agama.

Dengan adanya langkah ini, diharapkan proses belajar mengajar di pendidikan formal dapat mengadopsi materi pencegahan ekstremisme dan menstimulasi cara berpikir kritis peserta didik.

Selain penambahan materi untuk peserta didik, pemerintah berencana memberikan pelatihan pada guru dan dosen agama pendidikan formal tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi tentang metode dan materi pembelajaran pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Baca juga: 7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

Selain itu, akan dilakukan peninjauan ulang alat-alat pembelajaran, termasuk buku pelajaran di setiap jenjang pendidikan.

Diharapkan, semua alat pembelajaran di lembaga pendidikan formal mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme.

Adapun Perpes Nomor 7 Tahun 2021 diteken Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2021 dan resmi diundangkan sehari setelahnya.

Bab 1 Perpres tersebut menyampaikan, RAN PE merupakan serangkaian program yang akan dilaksanakan berbagai kementerian/lembaga terkait untuk memitigasi ekstremisme berbasis kekerasan.

"RAN PE diharapkan dapat menjadi acuan utama implementasi penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme oleh setiap kementerian/lembaga terkait," demikian bunyi petikan Perpres.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Nasional
Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Aksi 'Koboi' Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Soal Aksi "Koboi" Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Nasional
Kemendagri Dorong Kolaborasi Semua Pihak dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Kemendagri Dorong Kolaborasi Semua Pihak dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Bantah Vaksinasi Tertutup, Dasco Minta Anggota DPR yang Tak Tahu Tanya ke Fraksinya

Bantah Vaksinasi Tertutup, Dasco Minta Anggota DPR yang Tak Tahu Tanya ke Fraksinya

Nasional
Soal Vaksinasi DPR, Sufmi Dasco: Tak Ada yang Ditutupi, Kami Dapat Jatah

Soal Vaksinasi DPR, Sufmi Dasco: Tak Ada yang Ditutupi, Kami Dapat Jatah

Nasional
Istana: Mas Gibran Sama dengan Kepala Daerah Lain, Tak Ada yang Spesial

Istana: Mas Gibran Sama dengan Kepala Daerah Lain, Tak Ada yang Spesial

Nasional
Novel Baswedan Harap Kasusnya Bisa Diusut Lebih Jauh, Ini Kata Polri

Novel Baswedan Harap Kasusnya Bisa Diusut Lebih Jauh, Ini Kata Polri

Nasional
Jokowi: Kita Tak Boleh Jadi Korban Praktik Ketidakadilan Raksasa Digital Dunia

Jokowi: Kita Tak Boleh Jadi Korban Praktik Ketidakadilan Raksasa Digital Dunia

Nasional
Nasdem Ingin Koalisi dalam Konvensi Capres 2024, Demokrat Masih Fokus Konsolidasi

Nasdem Ingin Koalisi dalam Konvensi Capres 2024, Demokrat Masih Fokus Konsolidasi

Nasional
Vaksinasi di DPR, Keluarga Kandung Anggota DPR Turut Divaksinasi

Vaksinasi di DPR, Keluarga Kandung Anggota DPR Turut Divaksinasi

Nasional
Khawatir Lansia Antre Vaksinasi, KPCPEN Perkuat Sistem Pendaftaran Online

Khawatir Lansia Antre Vaksinasi, KPCPEN Perkuat Sistem Pendaftaran Online

Nasional
Menpora Targetkan 5.000 Sasaran Vaksinasi Covid-19 Bagi Atlet hingga Tenaga Pendukung

Menpora Targetkan 5.000 Sasaran Vaksinasi Covid-19 Bagi Atlet hingga Tenaga Pendukung

Nasional
Soal Kerumunan Warga Saat Jokowi di NTT, PKS Nilai Ada Tiga Kecacatan

Soal Kerumunan Warga Saat Jokowi di NTT, PKS Nilai Ada Tiga Kecacatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X