7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

Kompas.com - 18/01/2021, 06:02 WIB
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan sejumlah catatan untuk Komjen Listyo Sigit Prabowo yang saat ini berstatus calon tunggal kapolri.

Sebelumnya, nama Listyo menjadi pilihan Presiden Joko Widodo sebagai calon kapolri untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Dilansir dari Antara, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu memberikan catatan pertama terkait mekanisme penegakan hukum seperti apa yang akan diterapkan Kapolri menyikapi kasus penyiksaan dan kekerasan yang dilakukan oknum anggota Polri.

Baca juga: YLBHI Beberkan Persoalan Polri, dari Tunduk pada Desakan Massa hingga Penyiksaan

Catatan LPSK pada 2020, terdapat 13 permohonan perlindungan perkara penyiksaan, sementara di 2019 lebih tinggi dengan 24 permohonan.

"Artinya, terjadinya penurunan sebesar 54 persen perkara penyiksaan pada 2020 dibanding 2019. Namun bila merujuk jumlah terlindung, pada 2020 terdapat 37 terlindung LPSK dari peristiwa penyiksaan," kata Edwin, dikutip dari Antara, Minggu (17/1/2021).

Ia menyatakan peristiwa terakhir yang menarik perhatian dikenal dengan peristiwa KM 50 yang menewaskan enam Laskar FPI.

"Rekomendasi Komnas HAM meminta agar peristiwa itu diproses dalam mekanisme peradilan umum pidana. Sebaiknya Kapolri mencontoh KSAD yang dengan tegas memproses hukum oknum TNI di Peristiwa Intan Jaya," ujarnya.

Baca juga: Arahan Presiden Jokowi Setelah Terima Rekomendasi Komnas HAM soal Tewasnya Anggota FPI

Kedua, kata Edwin, bagaimana Kapolri menyikapi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang terus meningkat beberapa tahun terakhir.

Polda Metro Jaya di 2020 melansir telah menangani 443 kasus hoaks dan ujaran kebencian. Sebanyak 1.448 akun media sosial telah dilakukan takedown, sedangkan 14 kasus dilakukan penyidikan hingga tuntas.

"Yang sering muncul menjadi pertanyaan publik atas perkara ini ialah sejauh mana Polri bertindak imparsial tanpa melihat afiliasi politik dari para pelakunya," kata Edwin.

Ketiga, bagaimana pendekatan restorative justice yang akan dikembangkan Polri soal kondisi penjara yang melebihi kapasitas, di mana jumlah napi yang masuk tak berbanding lurus dengan kapasitas lapas.

"Situasi ini sebaiknya disikapi Polri menggunakan pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana," ucap Edwin.

Baca juga: Listyo Sigit, Calon Tunggal Kapolri dan Peta Dukungan di Parlemen

Halaman:


Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tindak Mafia Tanah, KPK Dilibatkan

Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tindak Mafia Tanah, KPK Dilibatkan

Nasional
Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?

Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?

Nasional
Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran dan Kafe 60-100 Persen

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran dan Kafe 60-100 Persen

Nasional
Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

Nasional
KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

Nasional
DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 1, 'Work From Office' Bisa 100 Persen

Jabodetabek PPKM Level 1, "Work From Office" Bisa 100 Persen

Nasional
Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

Nasional
Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Nasional
Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Nasional
KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

Nasional
Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.