Kompas.com - 17/01/2021, 09:09 WIB

BOGOR, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti kandasnya ikhtiar digitalisasi aksara Jawa yang diajukan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke lembaga internet dunia.

Lembaga internet dunia (ICANN) belum mengabulkan pendaftaran aksara Jawa untuk mendapatkan domain internasional, lantaran aksara ini tidak banyak digunakan.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Nasdem Muhammad Farhan mengatakan, ditolaknya hal itu karena pemerintah kurang hadir dalam memberikan dukungan.

Baca juga: Digitalisasi Aksara Jawa Gagal, Tata Kelola Budaya Pemerintah Dipertanyakan

Farhan menilai, PANDI seolah seperti sedang berjuang sendirian. Diketahui memang, pihak yang notabene mengajukan permohonan Internationalize Domain Name (IDN) kepada lembaga internet dunia, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) adalah PANDI.

"Jadi ditolaknya permohonan digitalisasi aksara Jawa tersebut merupakan bagaian karut-marutnya terkait perhatian dan tata kelola kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Di mana tidak ada leadership yang clear soal kebudayaan di Indonesia, padahal kita sudah memiliki Undang-undang Pemajuan Kebudayaan," ungkap Farhan, di Bogor, Sabtu (16/1/2021).

Farhan menuturkan, ada satu hal yang salah terkait tata kelola kebudayaan di Indonesia. Terlebih, sambungnya, ketika mengaitkan kebudayaan dengan digitalisasi.

"Sekarang ini masanya, semua mesti di-ekonomi-kan, seakan hanya ada satu pengertian digitalisasi, yaitu industrialisasi," sebutnya.

Baca juga: Tak Banyak Digunakan, Upaya Digitalisasi Aksara Jawa Kandas

Sebelumnya, Lembaga Internet Dunia (ICANN) belum mengabulkan pendaftaran aksara Jawa untuk mendapatkan domain internasional, sebab aksara ini tidak banyak digunakan.

Menurut Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), pihaknya sudah mengajukan digitalisasi aksara Jawa sejak Juli 2020.

ICANN memberikan tiga alasan ditolaknya domain aksara Jawa.

Alasan pertama, bahasa Jawa belum masuk sebagai bahasa administratif Indonesia di ISO 3166-1.

"Alasan kedua, ICANN melihat bahwa belum cukup bukti bahwa aksara Jawa lazim digunakan oleh seluruh atau sebagian masyarakat Indonesia," ujar Ketua PANDI Yudho Giri Sucahyo.

"Alasan ketiga adalah status aksara Jawa di UNICODE dimana saat ini masih masuk dalam kategori ‘Limited Use Script," tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika KPK Tepis Tudingan Penanganan Kasus Formula E Terpengaruh Politisasi ...

Ketika KPK Tepis Tudingan Penanganan Kasus Formula E Terpengaruh Politisasi ...

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Indonesia Tak Kurang Dokter yang Ahli

Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Indonesia Tak Kurang Dokter yang Ahli

Nasional
Gerak Cepat Pemerintah Tangani Tragedi Kanjuruhan: Bentuk TGIPF dan Ungkap Pelaku pidana

Gerak Cepat Pemerintah Tangani Tragedi Kanjuruhan: Bentuk TGIPF dan Ungkap Pelaku pidana

Nasional
Saat Warganet Bandingkan Kebersamaan Surya Paloh-Anies dengan Jokowi-Ganjar ...

Saat Warganet Bandingkan Kebersamaan Surya Paloh-Anies dengan Jokowi-Ganjar ...

Nasional
KPK Koordinasi dengan BPK soal Kasus Formula E

KPK Koordinasi dengan BPK soal Kasus Formula E

Nasional
Dicalonkan Nasdem, Anies Baswedan Tak Bisa Langsung Melenggang ke Panggung Pilpres

Dicalonkan Nasdem, Anies Baswedan Tak Bisa Langsung Melenggang ke Panggung Pilpres

Nasional
Ketika Konten 'Prank' KDRT Baim Wong Dikecam Banyak Pihak ...

Ketika Konten "Prank" KDRT Baim Wong Dikecam Banyak Pihak ...

Nasional
Ketika PSI Umumkan Ganjar Capres Tak Lama Setelah Anies Dideklarasikan Nasdem …

Ketika PSI Umumkan Ganjar Capres Tak Lama Setelah Anies Dideklarasikan Nasdem …

Nasional
Perjalanan Nasdem Cari Capres 2024: dari Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Berlabuh ke Anies Baswedan

Perjalanan Nasdem Cari Capres 2024: dari Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Berlabuh ke Anies Baswedan

Nasional
Keuntungan Nasdem atas Keleluasaan Anies Baswedan Usai Diusung Capres

Keuntungan Nasdem atas Keleluasaan Anies Baswedan Usai Diusung Capres

Nasional
Mengawal Santunan dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

Mengawal Santunan dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasdem Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024 | Ancaman Pidana Tragedi Kanjuruhan

[POPULER NASIONAL] Nasdem Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024 | Ancaman Pidana Tragedi Kanjuruhan

Nasional
4 Sikap dan Langkah Pemerintah dalam Tragedi Kanjuruhan

4 Sikap dan Langkah Pemerintah dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
UU yang Mengatur Koperasi

UU yang Mengatur Koperasi

Nasional
Aturan tentang CSR di Indonesia

Aturan tentang CSR di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.