Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Soal Tahu-Tempe, Jokowi Minta Perbaikan Produksi Kedelai Lokal

Kompas.com - 11/01/2021, 12:15 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung persoalan tahu, tempe, dan kedelai saat memberi sambutan dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 Secara Virtual dari Istana Negara, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Menurut Jokowi, pemerintah perlu merumuskan perbaikan sistem produksi kedelai lokal.

"Beberapa pekan dan hari terakhir ini urusan yang berkaitan dengan tahu, tempe, dan kedelai juga (terhambat) karena tadi yang saya sampaikan," ujar Jokowi dikutip dari siaran langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Baca juga: Imbas Harga Kedelai Naik, Perajin Tahu Tempe Tasikmalaya Kurangi Ukuran

Meski hal tersebut ada kaitannya dengan pembatasan mobilitas warga dan distribusi barang antarnegara, Jokowi tetap meminta pemerintah berhati-hati.

Dia menilai, saat ini pemerintah tidak cukup sekadar melakukan rutinitas konvensional dalam pembangunan pertanian Tanah Air.

Jokowi menyebut, skala produksi produk pertanian tidak bisa lagi dalam jumlah kecil.

Sebab, meski produksi terus-menerus dilakukan tetapi jumlahnya kecil, tetap kalah dengan produk pertanian hasil impor.

Kondisi itu pun, menurut dia, berlaku bagi kedelai.

"Karena problem dari dulu sampai sekarang sama. Kenapa? Pertama, kedelai yang di Idonesesia bisa tumbuh baik, tapi kenapa petani kita tidak mau tanam? Sebab harganya kalah dari kedelai impor," ujar Jokowi.

"Malau petani suruh jual seperti harga impor ini harga produksinya tidak nutup, sehingga (produksi) harus dalam jumlah besar agar harga (kedelai lokal) bisa melawan harga (kedelai) impor," kata dia.

Baca juga: Harga Kedelai Naik, Ukuran Tahu dan Tempe Diperkecil

Sebelumnya diberitakan, memasuki awal tahun 2021, pedagang dan masyarakat dikejutkan dengan hilangnya tahu dan tempe dari peredaran dalam beberapa hari.

Hal ini tak lepas dari aksi mogok produksi yang dilakukan para perajin tahu dan tempe selama 1-3 Januari 2021 akibat melonjaknya harga kedelai impor.

Indonesia memang masih sangat bergantung pada kedelai impor.

Menurut Ketua Bidang Organisasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Muhammad Ainun Najib, kelangkaan tahu dan tempe di pasaran disebabkan pengawasan yang minim di lapangan oleh pemerintah.

"Selain itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak mampu mengintervensi importir untuk mengucurkan stok yang dimilikinya dengan harga yang sama," ujar Ainun dalam keterangan tertulis, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Sandiaga Pernah Kritik Tempe Setipis Kartu ATM, Bagaimana Sikap Gerindra Sekarang?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com