Singgung Soal Tahu-Tempe, Jokowi Minta Perbaikan Produksi Kedelai Lokal

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung persoalan tahu, tempe, dan kedelai saat memberi sambutan dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 Secara Virtual dari Istana Negara, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Menurut Jokowi, pemerintah perlu merumuskan perbaikan sistem produksi kedelai lokal.

"Beberapa pekan dan hari terakhir ini urusan yang berkaitan dengan tahu, tempe, dan kedelai juga (terhambat) karena tadi yang saya sampaikan," ujar Jokowi dikutip dari siaran langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Baca juga: Imbas Harga Kedelai Naik, Perajin Tahu Tempe Tasikmalaya Kurangi Ukuran

Meski hal tersebut ada kaitannya dengan pembatasan mobilitas warga dan distribusi barang antarnegara, Jokowi tetap meminta pemerintah berhati-hati.

Dia menilai, saat ini pemerintah tidak cukup sekadar melakukan rutinitas konvensional dalam pembangunan pertanian Tanah Air.

Jokowi menyebut, skala produksi produk pertanian tidak bisa lagi dalam jumlah kecil.

Sebab, meski produksi terus-menerus dilakukan tetapi jumlahnya kecil, tetap kalah dengan produk pertanian hasil impor.

Kondisi itu pun, menurut dia, berlaku bagi kedelai.

"Karena problem dari dulu sampai sekarang sama. Kenapa? Pertama, kedelai yang di Idonesesia bisa tumbuh baik, tapi kenapa petani kita tidak mau tanam? Sebab harganya kalah dari kedelai impor," ujar Jokowi.

"Malau petani suruh jual seperti harga impor ini harga produksinya tidak nutup, sehingga (produksi) harus dalam jumlah besar agar harga (kedelai lokal) bisa melawan harga (kedelai) impor," kata dia.

Baca juga: Harga Kedelai Naik, Ukuran Tahu dan Tempe Diperkecil

Sebelumnya diberitakan, memasuki awal tahun 2021, pedagang dan masyarakat dikejutkan dengan hilangnya tahu dan tempe dari peredaran dalam beberapa hari.

Hal ini tak lepas dari aksi mogok produksi yang dilakukan para perajin tahu dan tempe selama 1-3 Januari 2021 akibat melonjaknya harga kedelai impor.

Indonesia memang masih sangat bergantung pada kedelai impor.

Menurut Ketua Bidang Organisasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Muhammad Ainun Najib, kelangkaan tahu dan tempe di pasaran disebabkan pengawasan yang minim di lapangan oleh pemerintah.

"Selain itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak mampu mengintervensi importir untuk mengucurkan stok yang dimilikinya dengan harga yang sama," ujar Ainun dalam keterangan tertulis, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Sandiaga Pernah Kritik Tempe Setipis Kartu ATM, Bagaimana Sikap Gerindra Sekarang?

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menyatakan, stok kedelai yang ada di gudang importir sekitar 450.000 ton, berdasarkan data Asosiasi Importir Kedelai Indonesia (Akindo), sehingga stok dipastikan cukup untuk industri tahu-tempe dalam 2-3 bulan mendatang.

Namun, kata Ainun, fakta di lapangan menunjukkan importir memberlakukan harga kedelai yang sudah naik kepada para perajin, bukan harga berdasarkan pembelian sebelumnya.

"Kalau stok yang dimiliki sudah di impor dari tahun lalu, dan diberlakukan harga yang sekarang (harga naik), itu namanya tidak adil dan keuntungan cukup besar bagi importir yang mengimpor kedelai," ujar Ainun.

Oleh sebab itu, Ikappi meminta Kemendag tegas mengintervensi importir agar stok yang dimiliki tersebut bisa dijual dengan harga lama, bukan harga terkini.