Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat : Risma Ingin Perkenalkan Diri ke Masyarakat Jakarta dan Indonesia

Kompas.com - 07/01/2021, 10:21 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Pendiri lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai aksi blusukan yang dilakukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini bertujuan untuk memperkenalkan sosoknya kepada masyarakat Jakarta dan Indonesia.

Hal itu disampaikan hendri menanggapi aksi blusukan yang dilakukan Risma di sejumlah wilayah di Jakarta.

“Risma ingin memperkenalkan diri pada masyarakat Jakarta dan Indonesia. Caranya ya blusukan. Karena Kantor Kemensos di Jakarta ya blusukannya di Jakarta. Mudah-mudahan berikutnya blusukan di daerah lain,” kata Hendri kepada Kompas.com, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: Jadi Polemik di Medsos, Ini Penjelasan Kemensos soal Blusukan Risma

Ia menyadari Risma merupakan salah satu calon presiden potensial di Pilpres 2024. Namanya pun kerap masuk dalam radar survei calon presiden 2024.

Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada November 2020, Risma masuk dalam daftar 7 besar Capres potensial 2024 dengan elektabilitas 3,1 persen.

Adapun berdasarkan survei Voxpol yang dirilis Selasa (5/1/2021), Risma masuk dalam 12 besar calon presiden potensial dengan elektabilitas 4,1 persen.

Namun demikian Hendri meminta publik tak langsung mengaitkan aksi blusukan Risma untuk persiapan pencalonan Pilkada DKI Jakarta pada 2022 dan Pilpres 2024.

Ia menilai blusukan yang dilakukan Risma bisa jadi memang memiliki dampak untuk kontestasi Pilkada DKI dan Pilpres 2024.

Baca juga: Pimpinan DPRD DKI Sebut Aksi Blusukan Risma Tidak Efektif

Kendati demikian bisa jadi pula saat ini Risma memang benar-benar hendak memetakan permasalahan di Kemensos sehingga ia rajin blusukan.

Karena itu Hendri menyarankan Risma melakukan blusukan secukupnya. Sisa waktunya bisa dipergunakan Risma untuk memformulasikan kebijakan dengan memasukkan temuan yang ia dapat ketika blusukan.

Sebabnya seorang menteri harus menyusun kebijakan yang bersifat makro, sistemik, dan jangka pankang. Tugas itu tak akan selesai hanya dengan melakukan blusukan.

Terlebih, kata Hendri, yang menjadi persoalan utama di Kemensos saat ini ialah data dan sistem penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang rawan memunculkan korupsi. Hal itu terbukti dari dugaan suap yang dilakukan mantan Mensos Juliari Batubara.

Ia juga menyarankan Risma tak perlu terlalu memikirkan panggung politik di Pilpres 2024, sebab hal itu akan datang dengan sendirinya jika kinerjanya bagus sebagai Mensos.

Baca juga: PDI-P: Blusukan Risma Bisa Jadi Motivasi Pemprov DKI Tangani Masalah Sosial

“Yang penting juga dia (Risma) harus mengembalikan atau memperbaiki sistem Bansos. Karena kalau waktunya untuk banyak blusukan jadi enggak efektif kerjanya. Kalau soal panggung politik selama kerjanya baik nanti terbentuk sendiri,” tutur Hendri.

Adapun Risma telah melakukan blusukan di sejumlah titik di Jakarta. Di hari pertama bertugas, ia blusukan ke daerah aliran Sungai Ciliwung di sekitaran Kantor Kemensos, Senen, Jakarta Pusat.

Selanjutnya ia mengunjungi kolong Tol Pluit dan berdialog dengan para tunawisma di sana saat blusukan. Aksi blusukan Risma menuai pro dan kontra.

Pendapat yang kontra muncul dari Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. Menurut Mujiyono, blusukan Risma itu dikemas berlebihan sehingga terlihat tidak elok di mata publik.

"Jangan lebay aja, dikemas berlebihan, norak jadinya. Yang dilakukan Bu Risma termasuk kategori berlebihan," ujar politisi Partai Demokrat itu saat dihubungi, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Soal Blusukan Risma, Pengamat Sebut Politisi Memang Wajib Pencitraan

Sementara itu Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto membela blusukan yang dilakukan kader partainya itu. Menurut Hasto blusukan yang dilakukan Risma menunjukkan kepemimpinan yang merakyat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com