PDI-P: Blusukan Risma Bisa Jadi Motivasi Pemprov DKI Tangani Masalah Sosial

Kompas.com - 06/01/2021, 19:29 WIB
Hari pertama berdinas sebagai Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma menemui seorang pemulung di kawasan aliran Sungai Ciliwung, belakang kantor Kementerian Sosial. TRIBUNNEWS.com/TAUFIK ISMAILHari pertama berdinas sebagai Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma menemui seorang pemulung di kawasan aliran Sungai Ciliwung, belakang kantor Kementerian Sosial.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan kegiatan blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini bisa jadi motivasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan daerah lainnya dalam menangani masalah sosial di masyarakat.

Menurut Djarot, apa yang dikerjakan Risma, merupakan bagian dari tugas untuk membantu masyarakat penyandang masalah sosial.

"Tentu apa yang dikerjakan oleh Ibu Risma bisa menjadi sarana untuk memotivasi Pemprov DKI dan daerah lain di seluruh Indonesia untuk bersama-sama mengatasi persolan masyarakat penyandang masalah sosial," ujar Djarot saat dihubungi, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: Kritik Blusukan Risma, Anggota DPR: Baiknya Fokus Selesaikan PR di Kemensos, Jangan Pencitraan

Menurutnya pro dan kontra terhadap aksi blusukan Risma bukan menjadi soal. Djarot mengatakan, tradisi untuk menyatu dengan rakyat merupakan bagian dari kultur kepemimpinan PDI-P sesuai arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Pro, kontra, maupun syak wasangka silakan saja. Tetapi kultur kepemimpinan untuk blusukan sudah menjadi role model di PDI Perjuangan bagi kader partai yang ditugaskan di eksekutif, legislatif, dan struktur partai," katanya.

Karena itu, dia pun membantah aksi blusukan Risma berkaitan dengan persiapan menuju Pilkada DKI Jakarta mendatang.

"Tidak ada kaitannya dengan Pilkada DKI yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Tetapi lebih terkait dengan kultur kepemimpinan yang selalu disampaikan oleh Ibu Mega untuk selalu dekat dengan rakyat," tegas Djarot.

Sementara itu, kegiatan blusukan Risma setelah menjabat sebagai Mensos mendapatkan kritik dari sejumlah pihak, misalnya, Pelaksana Harian Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi.

Ia mengomentari aksi blusukan Risma di Sudirman-Thamrin yang menemukan adanya gelandangan di wilayah tersebut.

Irwandi menegaskan, masalah gelandangan atau tunawisma bukan hanya ada di Jakarta, tetapi juga di seluruh kota besar di Indonesia.

Baca juga: Risma Blusukan di DKI, Anggota DPR Ingatkan Benahi Data Kesejahteraan Sosial

"Saya bukan membela diri. Permasalahan tunawisma itu bukan di Jakarta saja. Ke Surabaya deh, di Medan, di Bandung. Ada enggak kota besar yang enggak ada manusiawi gerobak?" kata Irwandi, Selasa (5/1/2021).

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono juga melemparkan komentar serupa. Dia menilai, aksi blusukan Risma terlalu berlebihan.

"Jangan lebay saja, dikemas berlebihan norak jadinya. Yang dilakukan bu Risma termasuk kategori berlebihan," kata Mujiyono.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X