Jadi Polemik di Medsos, Ini Penjelasan Kemensos soal Blusukan Risma

Kompas.com - 07/01/2021, 09:34 WIB
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, membagi-bagikan buku kepada sejumlah anak-anak usai melayat di rumah petugas KPPS Sunaryo yang meninggal karena kelelahan di Kelurahan Kapas Madya Barat, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Kamis (25/4/2019). KOMPAS.COM/GHINAN SALMANWali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, membagi-bagikan buku kepada sejumlah anak-anak usai melayat di rumah petugas KPPS Sunaryo yang meninggal karena kelelahan di Kelurahan Kapas Madya Barat, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Kamis (25/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua hari terakhir, publik mengomentari blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menemui tunawisma di sekitar Jalan Sudirman - Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Wiwit Widiansyah menjelaskan maksud dan tujuan blusukan Risma ke sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Menurut dia, blusukan itu dalam rangka menyasar program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

"Sasaran PPKS ini seperti gelandangan, pengemis, dan kelompok rentan lainnya," kata Wiwit melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: Risma Blusukan di DKI, Anggota DPR Ingatkan Benahi Data Kesejahteraan Sosial

Ia melanjutkan, tujuan blusukan yang dilakukan Mensos adalah untuk melakukan pemetaan masalah sosial dan melihat langsung kebutuhan dari PPKS.

Hal ini, kata dia, diperlukan agar Kemensos dapat mencarikan solusi dari masalah-masalah yang dialami para PPKS.

"Agar dapat dicarikan solusinya secara komprehensif dan terkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemda terkait," kata dia.

Di media sosial, aksi blusukan Risma menuai polemik karena muncul dugaan adanya pengaturan atau setting sebelum dilakukan.

Hal ini terlihat di akun Tiktok @cual99. Akun tersebut menggambarkan sedikit gambaran dugaan setting-an pada "blusukan Bu Risma".

Baca juga: PDI-P: Blusukan Risma Bisa Jadi Motivasi Pemprov DKI Tangani Masalah Sosial

Namun, ketika ditanya lebih lanjut untuk mengonfirmasi apakah blusukan itu telah diatur sebelumnya, Wiwit tidak memberikan respons.

Publik memang memberikan beragam komentar, termasuk kritikan pedas untuk Risma. Dia menjadi topik yang ramai diperbincangkan warganet Twitter pada Rabu (6/1/2021).

Hingga Kamis (7/1/2021), nama Risma masih bertengger dengan lebih dari 5.000 orang membuat twit dengan tagar #RismaRatuDrama.

Sejumlah warganet menilai aksi blusukan Risma sebagai pencitraan yang tidak diperlukan dan tidak tepat sasaran.

Mereka meminta agar Risma dapat melakukan hal yang lebih signifikan dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat Indonesia.

Baca juga: Ketika Pemprov DKI Heran Risma Temukan Tunawisma di Sudirman-Thamrin Saat Blusukan


Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

Nasional
Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Nasional
Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Nasional
Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Nasional
Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

Nasional
KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X