Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Salin Artikel

Pengamat : Risma Ingin Perkenalkan Diri ke Masyarakat Jakarta dan Indonesia

Hal itu disampaikan hendri menanggapi aksi blusukan yang dilakukan Risma di sejumlah wilayah di Jakarta.

“Risma ingin memperkenalkan diri pada masyarakat Jakarta dan Indonesia. Caranya ya blusukan. Karena Kantor Kemensos di Jakarta ya blusukannya di Jakarta. Mudah-mudahan berikutnya blusukan di daerah lain,” kata Hendri kepada Kompas.com, Rabu (6/1/2021).

Ia menyadari Risma merupakan salah satu calon presiden potensial di Pilpres 2024. Namanya pun kerap masuk dalam radar survei calon presiden 2024.

Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada November 2020, Risma masuk dalam daftar 7 besar Capres potensial 2024 dengan elektabilitas 3,1 persen.

Adapun berdasarkan survei Voxpol yang dirilis Selasa (5/1/2021), Risma masuk dalam 12 besar calon presiden potensial dengan elektabilitas 4,1 persen.

Namun demikian Hendri meminta publik tak langsung mengaitkan aksi blusukan Risma untuk persiapan pencalonan Pilkada DKI Jakarta pada 2022 dan Pilpres 2024.

Ia menilai blusukan yang dilakukan Risma bisa jadi memang memiliki dampak untuk kontestasi Pilkada DKI dan Pilpres 2024.

Kendati demikian bisa jadi pula saat ini Risma memang benar-benar hendak memetakan permasalahan di Kemensos sehingga ia rajin blusukan.

Karena itu Hendri menyarankan Risma melakukan blusukan secukupnya. Sisa waktunya bisa dipergunakan Risma untuk memformulasikan kebijakan dengan memasukkan temuan yang ia dapat ketika blusukan.

Sebabnya seorang menteri harus menyusun kebijakan yang bersifat makro, sistemik, dan jangka pankang. Tugas itu tak akan selesai hanya dengan melakukan blusukan.

Terlebih, kata Hendri, yang menjadi persoalan utama di Kemensos saat ini ialah data dan sistem penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang rawan memunculkan korupsi. Hal itu terbukti dari dugaan suap yang dilakukan mantan Mensos Juliari Batubara.

Ia juga menyarankan Risma tak perlu terlalu memikirkan panggung politik di Pilpres 2024, sebab hal itu akan datang dengan sendirinya jika kinerjanya bagus sebagai Mensos.

“Yang penting juga dia (Risma) harus mengembalikan atau memperbaiki sistem Bansos. Karena kalau waktunya untuk banyak blusukan jadi enggak efektif kerjanya. Kalau soal panggung politik selama kerjanya baik nanti terbentuk sendiri,” tutur Hendri.

Adapun Risma telah melakukan blusukan di sejumlah titik di Jakarta. Di hari pertama bertugas, ia blusukan ke daerah aliran Sungai Ciliwung di sekitaran Kantor Kemensos, Senen, Jakarta Pusat.

Selanjutnya ia mengunjungi kolong Tol Pluit dan berdialog dengan para tunawisma di sana saat blusukan. Aksi blusukan Risma menuai pro dan kontra.

Pendapat yang kontra muncul dari Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. Menurut Mujiyono, blusukan Risma itu dikemas berlebihan sehingga terlihat tidak elok di mata publik.

"Jangan lebay aja, dikemas berlebihan, norak jadinya. Yang dilakukan Bu Risma termasuk kategori berlebihan," ujar politisi Partai Demokrat itu saat dihubungi, Selasa (5/1/2021).

Sementara itu Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto membela blusukan yang dilakukan kader partainya itu. Menurut Hasto blusukan yang dilakukan Risma menunjukkan kepemimpinan yang merakyat.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/07/10212681/pengamat-risma-ingin-perkenalkan-diri-ke-masyarakat-jakarta-dan-indonesia

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Ajak Parpol Lain Gabung Koalisi Perubahan: Untuk yang Masih Bingung Tentukan Arah

Demokrat Ajak Parpol Lain Gabung Koalisi Perubahan: Untuk yang Masih Bingung Tentukan Arah

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Budi Pego

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Budi Pego

Nasional
Soal Cawapres Anies, PBNU: Kami Tak Berkapasitas untuk Mendukung, Menyodorkan, dan Merestui

Soal Cawapres Anies, PBNU: Kami Tak Berkapasitas untuk Mendukung, Menyodorkan, dan Merestui

Nasional
Polisi Buka Pintu Penjara karena Tak Tega Lihat Anak Peluk Ayahnya Terhalang Jeruji, Polri: Tidak Masalah, tapi...

Polisi Buka Pintu Penjara karena Tak Tega Lihat Anak Peluk Ayahnya Terhalang Jeruji, Polri: Tidak Masalah, tapi...

Nasional
Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dipidana, Komnas HAM Sebut Penangkapan Budi Pego Kriminalisasi

Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dipidana, Komnas HAM Sebut Penangkapan Budi Pego Kriminalisasi

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo Naik 2 Persen gara-gara Di-'endorse' Jokowi

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo Naik 2 Persen gara-gara Di-"endorse" Jokowi

Nasional
Profil Tim Delapan yang Bantu Anies Baswedan Cari Kandidat Cawapres

Profil Tim Delapan yang Bantu Anies Baswedan Cari Kandidat Cawapres

Nasional
Survei Indikator Politik: 73,1 Persen Publik Cenderung Puas Kinerja Presiden Jokowi

Survei Indikator Politik: 73,1 Persen Publik Cenderung Puas Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Tim Anies Nilai Tokoh NU Layak Jadi Cawapres, PBNU: Jangan Tarik NU ke Politik Praktis

Tim Anies Nilai Tokoh NU Layak Jadi Cawapres, PBNU: Jangan Tarik NU ke Politik Praktis

Nasional
Aktivis Lingkungan Budi Pego Dikriminalisasi Lagi, Komnas HAM Turun Tangan

Aktivis Lingkungan Budi Pego Dikriminalisasi Lagi, Komnas HAM Turun Tangan

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ganjar 30 Persen, Anies dan Prabowo Seimbang 21,7 Persen

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ganjar 30 Persen, Anies dan Prabowo Seimbang 21,7 Persen

Nasional
KPK: Prof Mahfud Lebih Pas Support RUU Perampasan Aset daripada Beri Info Setengah-setengah soal Rp 349 T

KPK: Prof Mahfud Lebih Pas Support RUU Perampasan Aset daripada Beri Info Setengah-setengah soal Rp 349 T

Nasional
Masuk Ramadhan, Bawaslu Ingatkan Sanksi Pidana terhadap Kampanye di Masjid

Masuk Ramadhan, Bawaslu Ingatkan Sanksi Pidana terhadap Kampanye di Masjid

Nasional
Bantah Anggapan Diskriminatif, Bawaslu: Semua Deklarasi Dukungan Capres Diawasi

Bantah Anggapan Diskriminatif, Bawaslu: Semua Deklarasi Dukungan Capres Diawasi

Nasional
Siapa Paling Memenuhi 5 Kriteria Cawapres Anies? Pengamat: AHY, tapi...

Siapa Paling Memenuhi 5 Kriteria Cawapres Anies? Pengamat: AHY, tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke