Wakil Ketua Baleg: 2021, DPR Akan Tuntaskan Revisi UU Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Umum ditargetkan rampung pada 2021.

Hal tersebut disampaikan Willy dalam diskusi secara daring bertajuk 'Asa Politik Indonesia 2021', Rabu (6/1/2021).

Ia mengatakan, naskah revisi UU Pemilu sudah masuk ke Baleg.

"Saya melihat politik negara atau pemerintahan kita dalam 2021, kita agendakan, yang akan dituntaskan DPR adalah UU Pemilu karena naskahnya sudah masuk ke Baleg, ini naskahnya tebal sekali (sambil menunjukkan naskah)," kata Willy.

Baca juga: Peneliti LIPI Ingatkan DPR, Revisi UU Pemilu Jangan untuk Kepentingan 2024 Semata

Namun, Willy mengatakan, revisi UU Pemilu tidak mudah dilakukan sebab setiap partai politik memiliki kepentingan.

Menurut Willy, ada enam isu krusial dalam revisi UU Pemilu. Salah satunya, terkait keserentakan Pemilu 2024 yang dikhawatirkan tak fokus dalam mencari sosok pemimpin nasional.

"Kalau pileg dan pilpres dibarengkan maka kemudian pilpres akan diurus oleh relawan dan partai akan sibuk mengurus para caleg dan caleg akan urus dirinya masing-masing, jadi politik jadi kehilangan ayah dan ibu. Itu catatan tentang keserentakan Pemilu," ujarnya.

Kemudian, isu kenaikan ambang batas parlemen menjadi catatan dalam revisi UU Pemilu.

Menurut Willy, kenaikan ambang batas parlemen diperlukan untuk mematangkan proses demokrasi di Indonesia.

"Dalam posisi ini Nasdem mengusulkan 7 persen Parliamentary Threshold (PT), dan untuk Presidential Threshold ada usulkan untuk diturunkan sehingga terjadi ruang yang lebih terbuka," ucapnya.

Baca juga: Pernah Dimintai Rp 900 Miliar oleh Parpol Saat Berniat Jadi Capres, Rizal Ramli Gugat UU Pemilu

Lebih lanjut, Willy mengatakan, isu lainnya yang menjadi catatan Baleg dalam revisi UU Pemilu adalah terkait daerah pemilihan (dapil), konversi suara, sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam Pemilu dan Pilkada.

"Terakhir Pilkada, kita dalam spirit melakukan normalisasi Pilkada, jadi sejauh ini yang beredar di publik soal akan diserentakan semuanya itu (pemilu) ini suatu yang sangat berat ya. Itu yang harus kita pertimbangkan tidak hanya sekedar berbicara efisiensi anggaran," pungkasnya.