Peneliti LIPI Ingatkan DPR, Revisi UU Pemilu Jangan untuk Kepentingan 2024 Semata

Kompas.com - 30/06/2020, 18:45 WIB
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat ditemui dalam acara seminar Korps Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI) di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (16/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOPengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat ditemui dalam acara seminar Korps Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI) di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI) Siti Zuhro meminta DPR mempertimbangkan masak-masak soal besaran ambang batas parlemen dan presiden dalam revisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Siti menyatakan, RUU tidak boleh hanya demi mengakomodasi kepentingan jangka pendek untuk 2024.

"Bila revisi UU Pemilu tidak menghadirkan kebaruan yang bermanfaat, seluruh visi tidak akan mengubah apapun kecuali hanya memayungi kepentingan sesaat 2024, bisa dipastikan prospek demokrasi Indonesia akan rumit," kata Siti dalam rapat bersama Komisi II DPR, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Ambang Batas Parlemen Dinilai Tak Proporsional dan Penentuannya Tak Transparan

Ia meminta DPR, salah satunya, memperhatikan dampak ambang batas parlemen terhadap kelembagaan serta keikutsertaan partai dalam pemilu nantinya jika ada revisi dalam UU tersebut.

"Tolong dipertimbangkan apakah 4 persen, atau 5 persen, atau 7 persen, apa kira-kira dampaknya terhadap kelembagaan partai, terhadap keikutsertaan partai dalam pemilu dan setelahnya," katanya.

Setelahnya, DPR bisa membuat simulasi penetapan ambang batas pencalonan presiden ( presidential threshold). Ambang batas presiden saat ini yaitu sebesar 20 persen.

Baca juga: Ketentuan Ambang Batas Parlemen di UU Pemilu Digugat ke MK

Dia berharap segala keputusan yang diatur dalam RUU Pemilu dipikirkan manfaatnya bagi kepentingan masyarakat.

"Saya mengusulkan coba dibuat simulasi dengan cukup saksama oleh Komisi II, apakah dengan menetapkan seperti yang sudah berlaku di Pemilu 2019 bisa dilaksanakan dan ada kemanfaatannya, atau mungkin setengahnya saja," ucapnya.

"Kalau setengahnya saja, apakah memungkinkan ada kompetisi dan kontestasi atau supaya muncul calon-calon lain," lanjut Siti.

Baca juga: Wacana Revisi Parliamentary Threshold di Tengah Elektabilitas Parpol yang Merosot

Kemudian, ia juga membahas soal pemilu dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup.

Siti menegaskan segala pilihan yang ditetapkan DPR dan pemerintah nantinya akan memiliki konsekuensi.

Siti menegaskan penguatan sistem partai politik mesti menjadi tujuan utama dalam hal ini.

"Mau tertutup juga ada konsekuensi logis, ada dampak positif dan negatifnya, demikian pula terbuka atau semi terbuka atau tertutup. Jadi bagaimana ke depan apakah kita akan melaksanakan kembali tertutup atau setengah terbuka dan apa sebetulnya manfaatnya," ujarnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

Nasional
Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

Nasional
KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

Nasional
Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Nasional
Klaster Sekolah  Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

Klaster Sekolah Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

Nasional
Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

Nasional
Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

Nasional
Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

Nasional
Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

Nasional
Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

Nasional
Sebaran 2.098 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi dengan 608

Sebaran 2.098 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi dengan 608

Nasional
Polri Dukung Pemberian Sanksi Sosial untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Polri Dukung Pemberian Sanksi Sosial untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Kemenlu: 718 WNI Jemaah Tabligh Masih di Luar Negeri, 701 di India

Kemenlu: 718 WNI Jemaah Tabligh Masih di Luar Negeri, 701 di India

Nasional
Mendagri Sebut Debat Publik Calon Kepala Daerah Bakal Usung Tema Covid-19

Mendagri Sebut Debat Publik Calon Kepala Daerah Bakal Usung Tema Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X