Peneliti LIPI Ingatkan DPR, Revisi UU Pemilu Jangan untuk Kepentingan 2024 Semata

Kompas.com - 30/06/2020, 18:45 WIB
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat ditemui dalam acara seminar Korps Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI) di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (16/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOPengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat ditemui dalam acara seminar Korps Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI) di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro meminta DPR mempertimbangkan masak-masak soal besaran ambang batas parlemen dan presiden dalam revisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Siti menyatakan, RUU tidak boleh hanya demi mengakomodasi kepentingan jangka pendek untuk 2024.

"Bila revisi UU Pemilu tidak menghadirkan kebaruan yang bermanfaat, seluruh visi tidak akan mengubah apapun kecuali hanya memayungi kepentingan sesaat 2024, bisa dipastikan prospek demokrasi Indonesia akan rumit," kata Siti dalam rapat bersama Komisi II DPR, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Ambang Batas Parlemen Dinilai Tak Proporsional dan Penentuannya Tak Transparan

Ia meminta DPR, salah satunya, memperhatikan dampak ambang batas parlemen terhadap kelembagaan serta keikutsertaan partai dalam pemilu nantinya jika ada revisi dalam UU tersebut.

"Tolong dipertimbangkan apakah 4 persen, atau 5 persen, atau 7 persen, apa kira-kira dampaknya terhadap kelembagaan partai, terhadap keikutsertaan partai dalam pemilu dan setelahnya," katanya.

Setelahnya, DPR bisa membuat simulasi penetapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Ambang batas presiden saat ini yaitu sebesar 20 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Ketentuan Ambang Batas Parlemen di UU Pemilu Digugat ke MK

Dia berharap segala keputusan yang diatur dalam RUU Pemilu dipikirkan manfaatnya bagi kepentingan masyarakat.

"Saya mengusulkan coba dibuat simulasi dengan cukup saksama oleh Komisi II, apakah dengan menetapkan seperti yang sudah berlaku di Pemilu 2019 bisa dilaksanakan dan ada kemanfaatannya, atau mungkin setengahnya saja," ucapnya.

"Kalau setengahnya saja, apakah memungkinkan ada kompetisi dan kontestasi atau supaya muncul calon-calon lain," lanjut Siti.

Baca juga: Wacana Revisi Parliamentary Threshold di Tengah Elektabilitas Parpol yang Merosot

Kemudian, ia juga membahas soal pemilu dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup.

Siti menegaskan segala pilihan yang ditetapkan DPR dan pemerintah nantinya akan memiliki konsekuensi.

Siti menegaskan penguatan sistem partai politik mesti menjadi tujuan utama dalam hal ini.

"Mau tertutup juga ada konsekuensi logis, ada dampak positif dan negatifnya, demikian pula terbuka atau semi terbuka atau tertutup. Jadi bagaimana ke depan apakah kita akan melaksanakan kembali tertutup atau setengah terbuka dan apa sebetulnya manfaatnya," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ahli Hukum Sebut KY Berwenang Lakukan Seleksi Hakim Ad Hoc MA

Ahli Hukum Sebut KY Berwenang Lakukan Seleksi Hakim Ad Hoc MA

Nasional
Patung Sejarah G302/PKI Dibongkar, Kostrad: Permintaan Mantan Pangkostrad demi Ketenangan Lahir Batin

Patung Sejarah G302/PKI Dibongkar, Kostrad: Permintaan Mantan Pangkostrad demi Ketenangan Lahir Batin

Nasional
SBY Ngetwit Soal Hukum Bisa Dibeli, Kubu KLB: Kami Sangat Setuju, Hukum Harus Ditegakkan

SBY Ngetwit Soal Hukum Bisa Dibeli, Kubu KLB: Kami Sangat Setuju, Hukum Harus Ditegakkan

Nasional
Jokowi: 1,5 Tahun Hadapi Covid-19, Kondisi Indonesia Membaik

Jokowi: 1,5 Tahun Hadapi Covid-19, Kondisi Indonesia Membaik

Nasional
BEM Seluruh Indonesia Sampaikan 5 Tuntutan Saat Demo di Area Gedung Merah Putih KPK

BEM Seluruh Indonesia Sampaikan 5 Tuntutan Saat Demo di Area Gedung Merah Putih KPK

Nasional
DPR Minta MK Tolak Permohonan Uji Materi soal Keserentakan Pemilu 2024

DPR Minta MK Tolak Permohonan Uji Materi soal Keserentakan Pemilu 2024

Nasional
Kuasa Hukum Pertanyakan Rencana Luhut Gugat Fatia dan Haris Azhar Rp 100 Miliar

Kuasa Hukum Pertanyakan Rencana Luhut Gugat Fatia dan Haris Azhar Rp 100 Miliar

Nasional
Eks Anggota KPPS Gugat Keserentakan Pemilu, Ini Tanggapan DPR

Eks Anggota KPPS Gugat Keserentakan Pemilu, Ini Tanggapan DPR

Nasional
KPK Minta Pihak Lain Tak Kuasai Aset Wawan yang Disita

KPK Minta Pihak Lain Tak Kuasai Aset Wawan yang Disita

Nasional
Pengamat Duga Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK 'By Design'

Pengamat Duga Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK "By Design"

Nasional
Bareskrim: Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta Mampu Produksi 14 Juta Butir Pil Tiap Hari

Bareskrim: Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta Mampu Produksi 14 Juta Butir Pil Tiap Hari

Nasional
DPR: Opsi TNI-Polri Jadi Penjabat Gubenur Harus Dikaji Mendalam

DPR: Opsi TNI-Polri Jadi Penjabat Gubenur Harus Dikaji Mendalam

Nasional
Perilaku Koruptif Anggota DPR dan Parpol Dinilai Ciptakan Jarak dengan Masyarakat

Perilaku Koruptif Anggota DPR dan Parpol Dinilai Ciptakan Jarak dengan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Harap Pengembangan Wilayah Perdesaan Jadi Pusat Pertumbuhan Baru

Pemerintah Harap Pengembangan Wilayah Perdesaan Jadi Pusat Pertumbuhan Baru

Nasional
Terdakwa Kasus Perintangan Penyidikan Perkara Nurhadi Dituntut 7 Tahun Penjara

Terdakwa Kasus Perintangan Penyidikan Perkara Nurhadi Dituntut 7 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.