Menanti Kapolri Pilihan Jokowi

Kompas.com - 06/01/2021, 10:54 WIB
Logo Polri. -Logo Polri.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Idham Azis akan memasuki masa pensiun pada 1 Februari 2021.

Sesuai undang-undang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menyetor nama pengganti Idham ke DPR RI paling lambat 20 hari sebelum masa jabatan Idham berakhir.

Meski tinggal menghitung hari, hingga saat ini belum ada tanda-tanda Jokowi akan menentukan siapa yang akan menggantikan Idham Azis untuk menduduki posisi Kapolri.

Namun, Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyatakan, Jokowi telah mengantongi nama calon Kapolri yang akan menggantikan Idham. Menurut mantan Panglima TNI ini, Presiden akan segera mengirim nama calon Kapolri ke DPR dalam waktu dekat.

Dari Kabareskrim hingga Kabaharkam

Meski Istana masih merahasikan sosok pengganti Idham, sejumlah nama yang dikabarkan akan menjadi Trunojoyo I sudah beredar luas. Ada beberapa nama yang disebut memiliki kans untuk memimpin Korps Bhayangkara. Dari sejumlah nama yang beredar, ada empat nama yang diprediksi berpotensi menduduki posisi Kapolri.

Mereka adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto.

Empat perwira tinggi tersebut disebut-sebut bakal berebut simpati Jokowi agar bisa menjadi orang nomor satu di Mabes Polri.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Boy Rafli merupakan alumni Akademi Kepolisian angkatan 1988. Mantan Kadiv Humas Polri ini disebut berpeluang besar menggantikan Idham.

Namun Listyo Sigit juga dikabarkan menjadi calon kuat. Mantan Kapolres Solo ini pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi di periode pertama.

Kandidat kuat berikutnya yang tak kalah kuat adalah Komjen Pol Gatot Eddy Pramono. Wakapolri lulusan Akpol 1988 ini disebut berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelum menjadi Wakapolri, Gatot merupakan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Nasional
DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU KUP

DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU KUP

Nasional
Kemenkes Jelaskan Alasan Hasil Swab Antigen Dicantumkan di Laporan Harian Covid-19

Kemenkes Jelaskan Alasan Hasil Swab Antigen Dicantumkan di Laporan Harian Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Kebiasaan Protokol Kesehatan Butuh Waktu agar Bisa Dipatuhi

Menko PMK Sebut Kebiasaan Protokol Kesehatan Butuh Waktu agar Bisa Dipatuhi

Nasional
Awalnya 1 Juta Kasus Covid-19 Indonesia Butuh Waktu 331 Hari, Kini 147 Hari

Awalnya 1 Juta Kasus Covid-19 Indonesia Butuh Waktu 331 Hari, Kini 147 Hari

Nasional
Politisi PAN Sebut Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Cita-cita Reformasi, Harus Diakhiri

Politisi PAN Sebut Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Cita-cita Reformasi, Harus Diakhiri

Nasional
DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana

DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana

Nasional
KPK Dalami Dugaan Beberapa Pertemuan Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai dengan Stepanus Robin

KPK Dalami Dugaan Beberapa Pertemuan Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai dengan Stepanus Robin

Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Aset Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles

KPK Dalami Kepemilikan Aset Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles

Nasional
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Opsi Lockdown Regional dan Tambah Kapasitas BOR di RS

Pemerintah Diminta Pertimbangkan Opsi Lockdown Regional dan Tambah Kapasitas BOR di RS

Nasional
Pemerintah dan DPR Disebut Sepakat Akan Masukkan RUU KUHP ke Prolegnas Prioritas Bulan Juli

Pemerintah dan DPR Disebut Sepakat Akan Masukkan RUU KUHP ke Prolegnas Prioritas Bulan Juli

Nasional
Moeldoko: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Perlu Segera Disahkan

Moeldoko: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Perlu Segera Disahkan

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Pimpinan DPR Minta AKD Kurangi Mobilitas

Cegah Penyebaran Virus Corona, Pimpinan DPR Minta AKD Kurangi Mobilitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X