Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Menanti Kapolri Pilihan Jokowi

Kompas.com - 06/01/2021, 10:54 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Idham Azis akan memasuki masa pensiun pada 1 Februari 2021.

Sesuai undang-undang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menyetor nama pengganti Idham ke DPR RI paling lambat 20 hari sebelum masa jabatan Idham berakhir.

Meski tinggal menghitung hari, hingga saat ini belum ada tanda-tanda Jokowi akan menentukan siapa yang akan menggantikan Idham Azis untuk menduduki posisi Kapolri.

Namun, Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyatakan, Jokowi telah mengantongi nama calon Kapolri yang akan menggantikan Idham. Menurut mantan Panglima TNI ini, Presiden akan segera mengirim nama calon Kapolri ke DPR dalam waktu dekat.

Dari Kabareskrim hingga Kabaharkam

Meski Istana masih merahasikan sosok pengganti Idham, sejumlah nama yang dikabarkan akan menjadi Trunojoyo I sudah beredar luas. Ada beberapa nama yang disebut memiliki kans untuk memimpin Korps Bhayangkara. Dari sejumlah nama yang beredar, ada empat nama yang diprediksi berpotensi menduduki posisi Kapolri.

Mereka adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto.

Empat perwira tinggi tersebut disebut-sebut bakal berebut simpati Jokowi agar bisa menjadi orang nomor satu di Mabes Polri.

Boy Rafli merupakan alumni Akademi Kepolisian angkatan 1988. Mantan Kadiv Humas Polri ini disebut berpeluang besar menggantikan Idham.

Namun Listyo Sigit juga dikabarkan menjadi calon kuat. Mantan Kapolres Solo ini pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi di periode pertama.

Kandidat kuat berikutnya yang tak kalah kuat adalah Komjen Pol Gatot Eddy Pramono. Wakapolri lulusan Akpol 1988 ini disebut berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelum menjadi Wakapolri, Gatot merupakan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Selain tiga nama di atas, Komjen Pol Agus Andrianto juga disebut berpeluang menduduki posisi Kapolri. Sama seperti Gatot, lulusan Akpol 1989 yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri ini juga berpengalaman dalam bidang reserse.

Pekerjaan rumah dan tantangan

Siapapun Kapolri pilihan Jokowi, sejumlah pekerjaan rumah sudah menanti. Setidaknya ada dua kasus besar yang akan diwariskan Idham Azis.

Pertama kasus penyerangan dan pembunuhan satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tenggara. Pembantaian yang diduga dilakukan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) tersebut hingga saat ini belum menemui titik terang. Kepolisian belum berhasil menangkap para pelaku yang diduga adalah MIT pimpinan Ali Kolara.

Sementara kasus kedua terkait penembakan yang menewaskan enam laskar Front Pembela Islam (FPI). Kasus kematian enam anggota laskar FPI yang penuh kontroversi ini akan menjadi pekerjaan rumah Kapolri pilihan Jokowi.

Publik menunggu penyelesaian kasus ini. Langkah Polri dalam menuntaskan kasus ini akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Kapolri baru diharapkan bisa segera melakukan konsolidasi internal agar bisa lebih fokus menuntaskan kasus ini.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com