Kementerian PPPA Minta Sinergi Masyarakat Hapus Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kompas.com - 05/01/2021, 16:41 WIB
Ilustrasi anak shutterstockIlustrasi anak

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nahar mengatakan, saat ini seluruh pihak harus bekerja sama dan bersinergi untuk menghapus kekerasan seksual terhadap anak.

Hal tersebut disampaikan Nahar menanggapi pernyataan Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebut bahwa hukuman tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak sesuai dengan prinsip HAM.

Menurut Nahar, diskursus terkait kebiri kimia yang melanggar HAM sudah ada sejak 2016, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

"Sehingga sebaiknya saat ini pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan masyarakat bersinergi untuk menghapus kasus kekerasan seksual terhadap anak," ujar Nahar kepada Kompas.com, Selasa (5/1/2020).

Baca juga: Komnas HAM Nilai Kebiri Kimia Tak Sesuai Prinsip HAM, Kementerian PPPA: UU Membolehkan

Nahar meminta seluruh pihak bisa turut fokus terhadap implementasi penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang berpedoman pada HAM.

Salah satunya adalah yang sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur tentang hukuman tindakan kebiri kimia.

Nahar menjelaskan, dalam Pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, disebutkan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam UU HAM hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan UU.

Dalam hal tindakan kebiri kimia ini, kata dia, UU yang dimaksud adalah UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

"Semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa," kata Nahar.

"Dengan demikian, UU HAM memperbolehkan pembatasan HAM seseorang. UU 17/2016 juga telah disusun atas prinsip kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa," ujar dia.

Baca juga: Komnas HAM Nilai Hukuman Kebiri Kimia Penyiksaan Tak Sesuai Prinsip HAM

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 1.189 Rumah dan 150 Fasilitas Umum Rusak akibat Gempa Malang

UPDATE: 1.189 Rumah dan 150 Fasilitas Umum Rusak akibat Gempa Malang

Nasional
Saat KPK Sebut Singapura 'Surganya Para Koruptor', Respons, dan Permintaan Maaf

Saat KPK Sebut Singapura "Surganya Para Koruptor", Respons, dan Permintaan Maaf

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 8 Orang Meninggal, 3 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 8 Orang Meninggal, 3 Luka Berat

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Nasional
MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

Nasional
Polri: 12 Tersangka Teroris di Jakarta Tak Terafiliasi JAD dan JI

Polri: 12 Tersangka Teroris di Jakarta Tak Terafiliasi JAD dan JI

Nasional
UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

Nasional
BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X