Kompas.com - 04/01/2021, 20:14 WIB
Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Hamdan Zoelva Dok. Humas KementanKoordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Hamdan Zoelva
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyatakan bahwa pelarangan Front Pembela Islam (FPI) berbeda dengan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Partai Komunis Indonesia, kata Hamdan, merupakan partai terlarang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Sedangkan, jika membaca putusan pemerintah mengenai FPI, Hamdan menilai, organisasi masyarakat FPI secara de jure dibubarkan karena sudah tidak terdaftar.

Dalam keputusan tersebut pemerintah melarang aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan dan penggunaan simbol atau atribut FPI.

Baca juga: Masih Pendalaman, Propam Polri Belum Ambil Kesimpulan soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

“Kalau PKI organisasi terlarang dengan ketetapan MPR. Kemudian juga penyebaran ajarannya dilarang dengan ketetapan MPR. Tapi kalau FPI kan tidak ada larangan itu,” kata Hamdan saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/1/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“FPI kan hanya tidak boleh melakukan kegiatan yang menggunakan simbol dan atribut oleh FPI, jadi bukan organisasi terlarang,” kata Hamdan.

Hamdan menuturkan, dalam Pasal 107 UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, disebutkan bahwa penyebaran dan pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Lenininsme merupakan perbuatan tindak pidana yang dapat dipidana.

Sedangkan, kata dia, dalam keputusan pemerintah terkait pembubaran FPI tidak ada aturan tersebut.

“Tidak bisa (dipidana) tidak ada pasal pidananya, kalau komunis kan jelas ada pasal pidananya,” jelas Hamdan.

“Karena hukum pidana itu harus ada Undang-Undangnya yang menyatakan bahwa itu sebagai tindak pidana,” ucap dia.

Baca juga: Maklumat Kapolri soal FPI Dinilai Berlebihan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Pastikan Penyaluran Bansos Dipercepat

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Pastikan Penyaluran Bansos Dipercepat

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tetap Waspada meskipun Kasus Harian Covid-19 Mulai Menurun

Jokowi Minta Masyarakat Tetap Waspada meskipun Kasus Harian Covid-19 Mulai Menurun

Nasional
Jokowi: Gas dan Rem Harus Dinamis Sesuai Perkembangan Covid-19

Jokowi: Gas dan Rem Harus Dinamis Sesuai Perkembangan Covid-19

Nasional
Jokowi: Kita Tak Bisa Buat Kebijakan Pembatasan yang Sama dalam Durasi Panjang

Jokowi: Kita Tak Bisa Buat Kebijakan Pembatasan yang Sama dalam Durasi Panjang

Nasional
Terbitkan Edaran, Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil

Terbitkan Edaran, Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Klaim Kasus Covid-19 Turun

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Klaim Kasus Covid-19 Turun

Nasional
Jokowi: Penanganan Covid-19 Bertumpu pada 3 Pilar Utama

Jokowi: Penanganan Covid-19 Bertumpu pada 3 Pilar Utama

Nasional
Kemenag Salurkan Rp 3,62 Triliun untuk BOS Madrasah Tahap I

Kemenag Salurkan Rp 3,62 Triliun untuk BOS Madrasah Tahap I

Nasional
Soal Temuan Ombudman Terkait TWK, Ketua KPK: Kami Akan Ambil Sikap

Soal Temuan Ombudman Terkait TWK, Ketua KPK: Kami Akan Ambil Sikap

Nasional
RI Rentan Radikalisme, Gus Halim Ingin UIN Walisongo Jadi Benteng Pancasila

RI Rentan Radikalisme, Gus Halim Ingin UIN Walisongo Jadi Benteng Pancasila

Nasional
Cerita Greysia-Apriyani kepada Jokowi, Akui Deg-degan Saat Set Pertama

Cerita Greysia-Apriyani kepada Jokowi, Akui Deg-degan Saat Set Pertama

Nasional
BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Perpanjang PPKM Level 4 hingga 9 Agustus

BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Perpanjang PPKM Level 4 hingga 9 Agustus

Nasional
Menkes: 72 Juta Dosis Vaksin Tiba pada Agustus, Vaksinasi Bisa Dipercepat

Menkes: 72 Juta Dosis Vaksin Tiba pada Agustus, Vaksinasi Bisa Dipercepat

Nasional
Video Call dengan Greysia/Apriyani, Jokowi: Saya Senang Banget dan Bangga

Video Call dengan Greysia/Apriyani, Jokowi: Saya Senang Banget dan Bangga

Nasional
Operasi Aman Nusa II Berakhir Malam Ini, Dilanjutkan dengan KRYD

Operasi Aman Nusa II Berakhir Malam Ini, Dilanjutkan dengan KRYD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X