Kompas.com - 04/01/2021, 17:31 WIB
Kadivhumas Polri Irjen Pol Argo Yuwono (kanan) didampingi Karopenmas Brigjen Pol Rusdi Hartono (kiri) menunjukkan surat Maklumat Kapolri tentang Larangan Simbol FPI di kantor Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat  (1/1/2021). Kapolri  Jenderal Pol Idham Azis mengeluarkan maklumat soal pelarangan simbol, serta kegiatan Front Pembela Islam (FPI) dan meminta masyarakat untuk tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI.  ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww. ANTARA FOTO/RENO ESNIRKadivhumas Polri Irjen Pol Argo Yuwono (kanan) didampingi Karopenmas Brigjen Pol Rusdi Hartono (kiri) menunjukkan surat Maklumat Kapolri tentang Larangan Simbol FPI di kantor Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (1/1/2021). Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengeluarkan maklumat soal pelarangan simbol, serta kegiatan Front Pembela Islam (FPI) dan meminta masyarakat untuk tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerbitan Maklumat Kapolri Nomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) dinilai berlebihan.

“Saya melihat maklumat tersebut terlalu dilebih-lebihkan dalam memandang persoalan terkait FPI,” kata pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto ketika dihubungi Kompas.com, Senin (4/1/2021).

“Secara ideologi, FPI tak lebih berbahaya dibanding HTI, tetapi selama ini tak ada maklumat Kapolri terkait HTI,” sambungnya.

Baca juga: Polri Sebut Maklumat Kapolri soal FPI Bukan untuk Pers dan Media Massa

Menurut dia, masyarakat dinilai sudah cerdas untuk memilah organisasi mana yang akan diikuti.

Maka dari itu, ia berpandangan, pola pelarangan yang dilakukan melalui penerbitan maklumat tidak terlalu efektif.

Bambang menilai, dari penerbitan maklumat itu, aparat kepolisian malah terkesan ingin menakut-nakuti masyarakat.

“Hal-hal seperti ini tentunya akan menjadi kontraproduktif bagi pembangunan demokrasi yang kita idamkan,” lanjut Bambang.

Ia menuturkan, aparat kepolisian seharusnya fokus pada penegakan hukum yang berlaku.

Baca juga: Anggota Komisi III Minta Maklumat Kapolri soal Konten FPI Diperbaiki

Adapun isi maklumat itu antara lain, poin dua huruf a menyebut masyarakat diminta tidak terlibat secara langsung ataupun tidak langsung untuk mendukung, memfasilitasi kegiatan ataupun penggunaan atribut FPI.

Poin dua huruf b, masyarakat diminta segera melapor kepada aparat bila menemukan kegiatan, simbol, maupun atribut FPI, serta tidak melaksanakan pelanggaran hukum.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

Nasional
Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berati Pandemi Berakhir

Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berati Pandemi Berakhir

Nasional
Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Nasional
MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

Nasional
UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
MK Tolak Sengketa Pilkada Sabu Raijua yang Diajukan Tiga Pemohon

MK Tolak Sengketa Pilkada Sabu Raijua yang Diajukan Tiga Pemohon

Nasional
UPDATE 15 April: 6.177 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Paling Banyak DKI Jakarta

UPDATE 15 April: 6.177 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Paling Banyak DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 15 April: Tambah 74.583 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 13.638.566

UPDATE 15 April: Tambah 74.583 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 13.638.566

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Putuskan Diskualifikasi Pasangan Orient-Thobias

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Putuskan Diskualifikasi Pasangan Orient-Thobias

Nasional
UPDATE 15 April: Bertambah 167, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 43.073 Orang

UPDATE 15 April: Bertambah 167, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 43.073 Orang

Nasional
BPOM Sebut Proses Pembuatan Vaksin Nusantara Loncat, Tak Lewati Tahap Preclinic

BPOM Sebut Proses Pembuatan Vaksin Nusantara Loncat, Tak Lewati Tahap Preclinic

Nasional
UPDATE 15 April: Bertambah 6.362, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.438.254  Orang

UPDATE 15 April: Bertambah 6.362, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.438.254 Orang

Nasional
Didesak Anggota DPR Lanjutkan Vaksin Nusantara, BPOM Tetap Lindungi Masyarakat

Didesak Anggota DPR Lanjutkan Vaksin Nusantara, BPOM Tetap Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X