Temuan "Drone" di Laut Indonesia dan Terancamnya Keamanan Nasional

Indonesia di tengah ancaman

Adapun wilayah geografis Indonesia yang strategis juga membawa ancaman tersendiri kala teknologi drone bawah laut kian berkembang.

Keberadaan Indonesia di tengah konflik Laut China Selatan dengan minimnya anggaran pertahanan nasional, membuat kita kelimpungan mengimbangi kekuatan China dan Amerika Serikat (AS) yang berseteru di sana.

Ancaman tersebut diperparah dengan menipisnya anggaran pertahanan di tengah pandemi Covid-19. Mengutip Kompas.id, Minggu (3/1/2021), setelah dilakukan realokasi berdasarkan Perpres No 54/2020, maka anggaran Kemenhan berkurang menjadi Rp 122 triliun.

Adapun Anggaran pertahanan untuk 2021 sebesar Rp 136,7 triliun. Dari Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021, alokasi untuk alat utama sistem pertahanan (alutsista) Rp 9,3 triliun.

Padahal pembangunan sektor pertahanan dengan posisi geografis Indonesia yang strategis sangatlah penting.

Untuk itu, peneliti bidang energi dan pertahanan dari The Purnomo Yusgiantoro Center, Akhmad Hanan, mengatakan, Kementerian Pertahanan perlu menyiapkan langkah khusus dengan membuat skala prioritas sesuai dengan ancaman internal dan eksternal.

”Bisa juga dengan mengurangi beban belanja pegawai yang saat ini porsinya lebih dari 50 persen,” kata Hanan, sebagaimana dikutip dari Kompas.id.

Sementara itu peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Alman Helvas Ali, mengatakan, terkait dengan keterbatasan anggaran, cara yang paling bisa dilakukan saat ini adalah dengan menggunakan pinjaman luar negeri.

Hal ini merupakan solusi agar pengadaan yang ada di depan mata, yaitu pesawat tempur, kapal selam, dan fregat, bisa terpenuhi.

”Pesawat tempur minimal 12, kapal selam dan fregat bisa 5. Semua sesuai permintaan Menhan, full combat system, artinya lengkap senjatanya. Uangnya sudah ada,” kata Alman, yang juga dikutip dari Kompas.id.

Selain menggunakan pinjaman luar negeri, Alman mengatakan, prioritas saat ini yang penting adalah pembangunan kemampuan pengamatan.

Menurut perhitungannya, saat ini ada kebutuhan 34 radar pertahanan udara. Sementara untuk udara, pesawat patroli maritim perlu ditambah. Untuk pengadaan radar bawah air, terutama di selat-selat strategis, menurut Alman, belum ada anggarannya.

"Kalau untuk membangun surveillance ini pasif, tentunya akan lebih mudah," kata dia.

***

Artikel ini telah tayang di Kompas.id  dengan judul Temuan ”Drone” Bawah Laut dan Tantangan Membangun Pertahanan Kepulauan